Banjarmasin, BARITO – Mencuatnya wacana pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat wilayah, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Tanah Bumbu. Hal tersebut mendapat tanggapan positif dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Supian HK, namun diingatkannya terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam.
Supian HK berpendapat jika PSBB itu diterapkan di empat wilayah tersebut, maka perlu kajian mendalam seperti kemampuan memiliki anggaran untuk menangani dampak sosial di masyarakat.
Diingatkannya PSBB ini sebenarnya tidak perlu dilakukan jika adanya kesadaran masyarakat yang mau mematuhi anjuran pemerintah. Namun dewan juga terus mendukung upaya-upaya penanganan bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Politisi Golkar ini juga mengungkapkan kondisi penerapan PSBB di kota Banjarmasin saat bersama Sekdaprov Kalsel dan Kapolda Kalsel, Rabu malam (29/4/2020) melakukan pemantauan lapangan.
Salah satunya yang jadi sorotan malam itu para petugas (Dishub dan Satpol PP) agar bertindak sewajarnya dan tidak arogan saat bertugas di lapangan dalam pemeriksaan orang keluar masuk Banjarmasin.
“Tegakan aturan dengan tegas tapi cara yang persuasif dan sewajarnya,” pesan Supian HK, Kamis (30/4/2020).
Selain itu H Supian HK kembali mengungkapkan dirinya memberikan gajinya selama empat bulan untuk pembelian Alat Pelindung Diri (APD), setelah sebelumnya memberikan gaji selama enam bulan untuk penanganan Covid-19 di Kalsel.
Penulis : Sopian