Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi (rakor) II program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desas (P3MD) 2018 di Banjarmasin, Selasa (6/11). (foto salman/brt)
Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Tahun depan, setiap desa di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal menerima dana desa sekitar Rp1,4 miliar. Dengan catatan, tidak tergerus dana kelurahan yang akan digelontorkan pemerintah 2019 nanti.
“Diharapkan tidak ada perubahan dengan ketentuan dana kelurahan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Gusti Syahyar kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (6/11), usai pembukaan rapat koordinasi (rakor) II program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desas (P3MD) 2018.
Dana kelurahan akan berlaku efektif pada 2019. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) masuk dalam postur RAPBN Tahun 2019.
Adapun, alokasi TKDD untuk tahun 2019 sebesar Rp 826,77 triliun dengan rincian dana transfer ke daerah sebesar Rp 756,77 triliun, dan dana desa sebesar Rp 70 triliun. Persetujuan itu juga secara langsung meloloskan dana kelurahan yang nilainya sebesar Rp 3 triliun.
Dikatakan Syahyar, jika jatah itu teralisai atau tidak ada perubahan, berarti setiap desa menerima anggaran yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan dana desa yang berikan seiring meningkatnya anggaran secara nasional tahun ini yang mencapai Rp73 triliun. Tahun pertama (2015), dana desa Rp 20 triliun, berikurnya menjadi Rp 47 triliun, Rp 60 triliun dan 2018 mencapai 60 triliun.
Itu alasannya dilakukan rakor ujar Syahyar. Tujuannya, supaya penyaluran dana desa bisa terpantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya dan pada gilirannya, masyarakat bisa merasakan manfaat dana itu.
“Kita melakukan evaluasi dana desa yang saat ini sudah pencairan tahap ketiga, sekaligus membahas program tahun depan,” ujarnya didampingi Asisten II Setdaprov Kalsel, Hermansyah Manaf yang hadir mewakili Gubernru Kalsel, Sahbirin Noor untuk membuka acara.
Disebutkan, serapan dana desa tahun ini mencapai 80 persen dari Rp1,3 trilian yang sudah diserahkan 100 persen kepada pemerintah kabupaten. Syahyar optimsitis dana itu akan serap 98 persen hingga akhir tahun.
“Kalau proyek infarstuktur akan terserap 100 persenm” ujarnya lagi.
Dikatakan, pemanfaatan dana desa memang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat seperti jalan,jembata, MCK dan sebagainya. Sisanya untuk kebutuhan usaha perekonomian masyarakat desa, sehingga mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Secara rinci disebutkan Syahyar, dari proyek dari dana desa di Kalsel, terbangun 4.112 kilometer jalan desa, 52.635meter jembatan, ditambah 48 pasar, 221 tambatan perahu, kemudian dibangun 1.969 sarana air bersih, 9.075 MCK, 746 PAUD, 314 Poyandu, dan 88 arana olahraga.
Sementara, Hermansyah Manaf yang dirugasi gubernur membnuka acar rakor itu mengatakan, kesempatan rakor ini bisa dijadikan momentum mengukur efektivitas penyerapan dana di lapangan, sekaligus melakukan evaluasi.
“Juga untuk meningkatkan koordinasi dengan kabupaten kota bila ada hal-halyang dianggap perlu,” ujarnya. slm