Banjarmasin, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menganggarkan pengadaan Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) di Provinsi Kalimantan Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.
Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kalsel Mujiyat kepada wartawan di Banjarmasin usai rapat kerja pembahasan Raperda RPJMD Kalsel 2021-2026 dengan Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (23/12/2021).
Mujiyat menyampaikan sistem peringatan dini bencana itu minimal nantinya akan dipasang di sepuluh titik daerah rawan bencana di Kalsel.
“2022 mendatang dianggarkan untuk pengadaan sistem peringatan dini bencana tersebut,” sebut Mujiyat.
Karena dianggarkan di tahun 2022, lanjutnya maka saat ini pihaknya masih dalam tahap pemetaan titik-titik wilayah yang rawan bencana alam.
“Kita akan lakukan pemetaan terlebih dulu, titik-titik mana saja yang rawan bencana alam,” ujarnya.
Mujiyat menyampaikan ada lima daerah yang dipastikan akan dipasang sistem tersebut karena sering dilanda bencana alam, yakni seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, Banjar dan Tapin.
Ia juga mengapresiasi Komisi I DPRD Kalsel yang akan mengawal pendanaan di BPBD Kalsel yang selama ini disinyalir kurang memadai. Karena untuk bencana ini anggarannya memang banyak yang tak terduga.
“Minimalnya jika kita memiliki anggaran yang bagus bisa menopang kegiatan yang lainnya,” tukasnya.
Menurut Mujiyat ada tiga hal yang penting dan harus didorong yakni berkaitan dengan mitigasi, sosialisasi dan manajemen berbasis komunikasi.
Diterangkannya pihaknya mempunyai rencana aksi yaitu adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Manajemen Berbasis Komunikasi dan ini sebagai regulasi sehingga bisa mendorong kegiatan di masyarakat khususnya di daerah rawan bencana.
“Sehingga semuanya bisa terkomunikasi,” ucapnya.
Menyikapi prediksi cuaca di Kalsel saat ini, BPBD Kalsel ujar Mujiyat juga telah berkoordinasi bahkan sudah membentuk desa tangguh bencana seperti di wilayah Kabupaten Tabalong dan Tanah Bumbu.
“Ini bentuk kesiapsiagaan kita menghadapi bencana,” tegasnya.
Kesiapan lainnya, sebut Mujiyat salah satu upaya yang juga dilakukan pihaknya dalam penanganan bencana banjir di wilayah rawan adalah melakukan normalisasi sungai, seperti di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Penulis : Sopian