Banjarmasin, BARITO – Sebagai Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang salah satu alasan terbentuknya untuk mencegah korupsi, kehadirannya dinilai sangat membantu dalam percepatan pembangunan khususnya di daerah ini.
Pasalnya selain mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan sejak dari awal hingga akhir, TP4D juga selalu mengingatkan dan mengarahkan jika ada pekerjaan yang salah, sehingga permasalahan yang bakal timbul bisa diantisipasi lebih awal.
“Karenanya kita sangat terbantu dengan adanya TP4D,” ujar Kepala Dinas PUPR Kalsel Roy Rizal Anwar akhir pekan ketika dimintai tanggapannya dengan hadirnya TP4D.
Roy menegaskan jika ada pihak yang tak bertanggung jawab beranggapan meminta bantuan TP4D seakan menjadi tempat berlindung dari persoalan hukum itu salah besar. Justru bantuan TP4D sangat bermanfaat karena bisa meminimalisir adanya dugaan penyimpangan yang sudah terpetakan sejak awal.
Kadis paling muda di jajaran SKPD Pemprop Kalsel ini juga menampik kalau setiao proyek yang dikawal TP4D selalu dipungut biaya.
“Terbentuknya TP4D ini adalah bagian dari pencegahan korupsi yang disetujui oleh Presiden Jokowi atas usulan Kejaksaan Agung. Sehingga ya tidak mungkin dan memang tidak ada pungutan,” ucap Roy penuh akrab.
Roy juga menyebutkan sejak adanya TP4D beberapa proyek Pemprop Kalsel selalu meminta pengawalan dan pendampingan.
“Rata-rata semua proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalsel selalu berkoordinasi dengan TP4D,” tegasnya.
Sementara Kejati Kalsel Ade Adhayaksa beberapa waktu lalu mengatakan TP4D bukan tameng. Sebab fungsi TP4D ini untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya pengawalan dan pengamanan dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
“TP4D akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian negara. Dan yang terpenting Kejaksaan akan melakukan penegakan hukum jika menemukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau korupsi,” katanya.
Ade menegaskan, walaupun berfungsi sebagai pengawalan, TP4D tetap berikan rasa nyaman ke Aparatur Sipil Negara asal bekerja sesuai regulasi yang ada.
Hanya saja, diingatkan agar tidak main-main dalam membuat kebijakan yang berujung memperkaya diri sendiri atau korupsi, sebab kalau ada kesalahan tetap akan ditindak tegas sesuai perundang-undangan.
“Jika ada penyelewengan yang berujung pada kerugian keuangan negara, maka kami akan tidak tegas, siapapun itu,” ucapnya. rif/mr’s