Batulicin, BARITO – Total keseluruhan luas lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan teridentifikasi seluas 4.700 hektare lebih. Data ini didapatkan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Kalsel Ariyadi Noor menyampaikan apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.
“Sebagai langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan adanya perbaikan. Melalui gerakan nyata Presiden RI Joko Widodo, dari 4.700 lahan kritis di Kalsel sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan ini diakui sangat baik sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” paparnya usai meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/11/2021).
Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.
“Kami pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa nantinya, tentu dengan adanya program rehabilitasi ini setidaknya terus bersinergi untuk bekerjasama agar terbangun secara baik dan maksimal,” bebernya.
Menanggapi itu anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengungkapkan selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan seluas 4.000 hektare lebih itu, maka anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.
“Makanya harus ada kolaborasi disini dan Alhamdulillah anggarannya tersedia tinggal pemerintah pusat melakukan apa dan Pemprov Kalsel hingga Pemkab Tanbu juga menyesuaikan dengan program sinergi,” ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel karib disapa Paman Yani menegaskan agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove khususnya di Tanbu.
“Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan karena selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Desa Segumbang Mustafinal mengaku bersyukur dengan adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang diakui cukup luas hingga 4.700 hektare itu meskipun diketahui masih banyak terdapat kekurangan dalam merealisasikannya.
“Dengan adanya program ini kami menyambut baik, terutama ada tiga desa yakni Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih yang mendapatkan perbaikan ekosistem mangrove yang tersebar di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin serta untuk target luas lahan sekitar 600 hektare yang harus dipulihkan di Tanbu,” ungkapnya.
Apabila rehabilitasi ini berhasil, maka ekowisata mangrove menjadi perencanaan dalam sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Terlebih selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampak dari pasang air laut ke permukiman tempat tinggal hingga persawahan dapat diminimalisir.
“Selain membuatkan jalan untuk akses menuju laut dari 8 hingga 10 meter yang telah dihibahkan oleh sejumlah masyarakat nanti tinggal dari pusat, pemprov dan pemkab untuk membantu dalam pengelolaan asetnya nantinya,” tutupnya.
Rilis : DPRD Kalsel
Editor : Sopian