Banjarmasin, BARITO – Proses rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin di sebuah hotel, dihujani interupsi, bahkan rapat pleno berakhir hingga dini hari, lantaran adanya protes dari saksi partai.
Dari Pantauan Barito Post, rapat pleno KPU Banjarmasin yang dimulai sejak pukul 09.00 Wita, harus berakhir hingga pukul 04.00 Wita dinihari, lantaran banyaknya interupsi dari saksi parpol akibat adanya selisih 1.906 pemilih.
Awalnya, pada saat pembacaan hasil suara mulai dari suara Pilpres hingga pileg, tidak ada kendala yang berarti, dan hanya sedikit interupsi dari saksi parpol, terkait jumlah suara yang didapat oleh partai.
Namun memasuki masa akhir rekapitulasi, disinilah mulai muncul interupsi-interupsi lantaran adanya selisih 1.906 jumlah pemilih yang dibacakan yang panitia pemilihan kecamatan (PPK) , terjadi perbedaan yang signifikan, dan harus dicocokan lagi.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Kota Banjarmasin Gusti Makmur ini terpaksa harus diskors, hingga batas waktu tak ditentukan. Bahkan, sejumlah komisioner KPU Provinsi Kalsel seperti Hatmiati Masyhud terpaksa turun tangan untuk mem-briefing para komisioner KPU Banjarmasin, meredakan ketegangan akibat protes yang disuarakan para saksi.
Sementara itu tiga saksi parpol yang hadir dalam rapat pleno di antaranya Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrat yang protes lantaran data DPT yang disodorkan, terdapat selisih yang signifikan dan mencolok.
Dan saksi parpol ini meminta penjelasan dari PPK dan KPU Kota Banjarmasin, terkait adanya selisih tersebut, dan berdampak kepada menggelembungkan jumlah pemilih. Jika terpaksa dimasukkan, meski tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilu, tapi para saksi menilai ada kejanggalan.
Setelah dilakukan crosscheck ulang, ternyata ada empat kecamatan yang DPT-nya ditengarai masalah bermasalah, yakni Banjarmasin Barat, Selatan, Tengah dan Timur. Hasilnya, pencoretan jumlah TPS di beberapa TPS, ternyata tidak dihitung petugas KPPS dalam formulir dokumen C1. Akibatnya, fatal terjadi selisih sangat mencolok di DPT.
“Kita terpaksa harus interupsi, lantaran masih ada ketidakcocokan jumlah pemilih yang sangat signifikan, dan ini harus di-clearkan, dan dibuatkan berita acara sebagai bentuk tanggungjawab administratif dan pembuktian dari penyelenggara pemilu,” kata Suhardi yang merupakan Saksi Partai Nasdem
Dia menegaskan protes yang dilakukan, lantaran pihak penyelenggara belum bisa membuktikan dasar atau rinciannya hingga terjadi selisih DPT dengan perolehan suara.
“Contohnya terdapat temuan pindah pemilih bisa dicantumkan surat pindah ataupun meninggal dunia, tentunya KPU bisa memaparkan melalui data yang ada. Ini semua tidak jelas dan tak bisa dijawab KPU,”tambanya.
Untuk mengantisipasi semakin berlarutnya ketidak cocokan tersebut, Bawaslu Banjarmasin menengahi dan memberikan solusi permasalahan tersebut dan akhirnya disetujui dalam rapat pleno termasuk selisih dari DPT dibuatkan dalam berita acara.
Sebelumnya, komisioner KPU Kota Banjarmasin Rahmiyati menyampaikan informasi kepada saksi parpol mengenai data pemilih tetap (DPT) pada DB-1 yang ditemukan sebanyak 445.179 pemilih.
Dan DPTHP-3 di Banjarmasin tercatat 447.085. Dalam artian mengalami selisih 1.906 orang, dimana menurut Rahmiyati, selisih ini ditemui lantaran dalam pencoblosan di TPS dengan memberikan by name by address DPT oleh petugas KPPS.
Nah, dalam DPTHP-3 dijelaskan Rahmiyati, ada yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan pindah pemilih. Namun, ia menegaskan tidak mengubah DPT di setiap TPS, sehingga petugas KPPS tidak memuat semuanya.
Diketahui dari penghitungan jumlah suara parpol, KPU tak mengumumkan pemenangnya, karejna hanya merekap surat suara perolehan peserta pemilu maupun calegnya. “Kami tak bisa mengumumkan siapa yang tertinggi. Bisa dilihat dari data yang ada,” ujarnya.
Untuk perolehan suara Pilpres 2019, tercatat ada 361.447 pemilih menyalurkan hak suaranya. Untuk suara Jokowi-Ma’ruf Amin 130.760 suara berbanding suara Prabowo-Sandi 230.687. del