Para sopir truk dan kelompok tani yang sedang berorasi di depan DPRD Kotim, menuntut agar pungli dan pelangsir untuk segera ditertibkan. (zainal/brt)
Sampit,BARITO – Aksi demo yang dilakukan oleh sopir truk angkutan material dalam kota Sampit, dan Kelompok Tani desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit.
Sebelumnya telah mereka sampaikan terkaitnya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di SPBU, akhirnya berakhir dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kotim.
Aksi demo damai ini mereka lakukan dengan memakirkan 300 truk di Jalan Sudirman sampai di depan kantor DPRD Kotim, orasi demo mereka menginginkan parkir, pelangsir dan pungli di dalam SPBU untuk segera ditertibkan.
DPRD Kotim komisi II yang membidangi hal BBM di Sampit, meminta dari perwakilan aksi demo damai untuk masuk menyampaikan keluhannya kepada wakil rakyat tersebut melalui RDP secara terbuka bersama.
Pimpinan rapat dipimpin oleh wakil ketua H.Supriyadi dihadiri, Kejari Kotim, Polres Kotim, Kadis perhubungan, Sat Pol PP, Perdagangan serta para sopir truk dan kelompok tani.
Dalam rapat disampaikan para sopir dan kelompok tani yang selama ini kesulitan mendapatkan solar bersubsidi, kalau mereka mendapatkan solar bersubsidi mereka harus menyetorkan sejumlah uang antara 50 ribu sampai 150 ribu.
Seperti yang disampaikan oleh Masudi yang bekerja sebagai sopir truk, sudah beberapa tahun ini dirinya sangat sulit sekali bekerja disebabkan terkendala oleh BBM solar yang selama ini seringkali tidak kebagian.
Menurutnya bukan rahasia lagi kalau disetiap SPBU di kota Sampit ini dikuasai oleh pelangsir, yang sangat memberatkan di SPBU ini praktek pungli juga salah satu keluhan para sopir.
“Saya minta dalam RDP ini, DPRD Kotim bisa membantu kami untuk mempasilitasi kepada yang aparat yang terkait, untuk menghapus semua jenis pungli dan menyediakan SPBU khusus buat kami.”Tegas Masudi Senin (5/11) dalam rapat tersebut.
Lain lagi yang disampaikan oleh kelompok tani yang berada di desa Lampuyang, kecamatan Teluk Sampit, yang mana desa tersebut dikenal sebagai lubung padi ini. Namun kalau ditengok dengan kesulitan kelompok tani ini, banyak orang yang tidak mengetahuinya.
Betapa tidak untuk mengerjakan sawah yang begitu luas, mereka juga kesulitan mendapatkan BBM solar bersubsidi untuk handtraktor. Diungkapkan mereka juga pernah mengajukan surat kepada Dinas Pertanian Sampit, dengan maksud bisa mudah mendapatkan solar.
Tapi apa yang mereka dapatkan dengan membawa surat dari Dinas Pertanian ke SPBU, mereka hanya dijatah 7 Jiregen saja dan itupun mereka diminta uang oleh oknum SPBU dengan alasan administarsi sebesar 15 ribu.
“Kalau kami dibatasi hanya 7 jiregen saja sehari, kapan selesainya kami mengolah pertanian yang kami garap itu dan mungkin dengan luas lahan pertanian itu memakan waktu bertahun tahun lamanya.”Ujarnya agak kesal di RDP tersebut.
Harapan sopir truk dan kelompok tani untuk mnghapus para pelangsir disetiap SPBU di kota Sampit, mendapat tanggapan positif oleh DPRD Kotim termasuk juga Kadis Perhubungan Sampit. Seperti yang disampaikan oleh kadis perhubungan Fadlianor ini, dirinya setuju kalau ada truk parkir dibahu jalan atau bermalam didepan SPBU ditindak oleh aparat.
“Saya minta kalau masih ada truk parkir sedangkan kuota BBM sudah habis, ditindak tegas sesuai aturan.”Ungkapnya berapi api.
Sementara pihak DPRD Kotim yang membidangi permasalahan BBM dari komisi II, Rudianoor memmpertegas atas permintaan sopir dan kelompok tani dari komisi II sepenuhnya mendukung penghapusan semua pungli termasuk pelangsir.
“Saya akan dukung sepenuhnya untuk mereka yang datang di gedung DPRD Kotim ini, mereka hanya sekedar tuntutan perut saja.”Ujar Rudianoor.
Sebelum rapat berakhir ada kejadian yang tanpa terduga terjadi, kepala dinas ketahanan pangan Kotim Ir.Jakatan roboh tanpa sadarkan diri pada saat penyampaian tanggapan tentang kelangkaan BBM solar subsidi. Jakatan langsung dibawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis di RSUD dr.Murjani Sampit, dari informasi dari RSUD dr Murjani Sampit pada saat Jakatan dibawa keadaannya sudah meninggal dunia.zai