Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Setelah cukup lama sepi dari aksi unjuk rasa, Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan DI Panjaitan Kota Banjarmasin disambangi puluhan massa dari gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Islam (LSM), Kamis, (08/08/2024)
Dikomando Ketua LSM Forpeban Kalsel
H Din Jaya dan Ketua Pemuda Islam dan IPPI Kalsel,Rolly Irawan massa aksi juga datang LSM PEKAT IB, GEPAK Kalsel, dan lainnya ).
Dengan membentangkan spanduk, mereka menyuarakan sejumlah laporan dugaan korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar , Provinsi Kalsel
Dalam orasi nya Ketua LSM.Forpeban Kalsel H. Din Jaya yang didampingi Rolly Irwan menyampaikan beberapa kasus dugaan korupsi.
Yakni dugaan korupsi dan penggunaan anggaran fiktif dalam Program Penanganan Stunting di Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023 senilai Rp. 138 miliar. “Kasus ini diduga melibatkan istri orang nomor satu di Pemkab Banjar sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (PPS) atau Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (TP PKK) Kabupaten Banjar” beber Din Jaya
Selain itu dilaporkan juga dugaan ketidaklengkapan laporan dan dokumen tata kelola administrasi keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023, yang berimplikasi pada dugaan korupsi dalam pelaksanaan paket pekerjaan.
Juga dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum Kabid di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar dengan kisaran Rp. 150 juta per bulan.
Dugaan praktik jual beli proyek di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu pada proyek penunjukan langsung (PL) dengan pagu anggaran Rp. 200 juta.
Dugaan kecurangan dalam pekerjaan yang mengakibatkan ambruknya bangunan siring penopang badan jalan di pinggir Sungai Martapura di Jalan Inayatullah, Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar, meskipun baru beberapa bulan selesai dikerjakan.
Dugaan kecurangan pada pelaksanaan proyek pengaspalan jalan di Terminal Tipe A Gambut Barakat, Kementerian Perhubungan, senilai Rp. 3.252.170.000.
Serta dugaan kecurangan pada pelaksanaan beberapa proyek/pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sepanjang tahun anggaran 2023-2024.
“Dan dugaan kecurangan pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2023-2024″ sebut Din Jaya
Din Jaya berharap pihak Kejati Kalsel menelisik temuan pihaknya tersebut.
Sementara itu mewakil Kajati Kalsel Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalsel, Agung Pamungkas, menyatakan siap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.” Kita berterima kasih atas kepedulian kawan kawan LSM demi pembangunan Kalsel ,laporan ini akan kami tindak lanjuti” pungkasnya.
Usai melakukan orasi, perwakilan massa menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi kepada perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Penulis/Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya