Banjarmasin, BARITO – Angka kemiskinan di Kota Banjarmasin semakin bertambah. Tahun 2021 tercatat ada 70 ribu kasus kemiskinan di Kota Seribu Sungai ini.
Meskipun mengalami kenaikan, kondisi itu ternyata dianggap bukan masalah yang serius. Menurut Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, Angka kemiskinan mengalami peningkatan karena adanya perubahan kebijakan baru dari Kementrian Sosial (Kemensos) hingga terjadinya penambahan data kemiskinan.
“Karena kebijakan baru itu terjadi penambahan pada indikator atau kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga bertambah juga angka kemiskinan,” kata Arifin, di Balai Kota Banjarmasin, Selasa (19/7).
Menangani itu, Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin menyiapkan anggaran hingga Rp. 51 miliyar kepada tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi dan lainnya yang akan bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin.
“Program penanggulangan kemiskinan
Jangan hanya ceremonial, namun perlu keriusan karena masih banyak yang membutuhkan bantuan. Misal program umkm, apakah benar dari keluarga miskin. Jangan-jangan dari keluarga yang mampu,” cecarnya.
Arifin berharap, Data warga miskin benar-benar didata. Juga diharapkan singkronisasi antar SKPD dan memastikan program apakah benar-benar dijalankan dan tepat sasaran.
Ia mengungkapkan bahwa ada sembilan Kelurahan di lima Kecamatan di Kota Banjarmasin yang menjadi fokus pihaknya dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program Pemko Banjarmasin.
“Kita akan bersinergi dengan berbagai program nyata dari pemerintah untuk persoalan itu,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Barenlitbangda Kota Banjarmasin, Dedi Supriatna menambahkan sembilan kelurahan dimaksud ialah Kelurahan Basirih, Kelurahan Pelambuan, Kelurahan Murung Raya, Kelurahan Tanjung Pagar, Kelurahan Mantuil, Kelurahan Gadang, Kelurahan Pekapuran Raya, Kelurahan Alalak Selatan dan Kelurahan Sungai Jinggah.
“Sembilan Kelurahan ini yang jadi prioritas kita dalam penanggulangan kemiskinan dari DTKS,” katanya.
Adapun pihaknya selaku TPPK Kota Banjarmasin tentunya melakukan koordinasi terkait integrasi program dalam menanggulangi kemiskinan dari Pemko Banjarmasin yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD teknis maupun instansi terkait lainnya.
“Misalnya dari Bank Indonesia terkait pengendalian inflasi, dari Bulog terkait ketersediaan pangan dan lembaga lainnya yang sinkron dengan program Pemko Banjarmasin ,” akhirnya.
Penulis: Hamdani