Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Seiring dengan dibukanya kembali Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta, salah satu sarana yang harus dimiliki masing-masing anjungan daerah tersedianya mobil listrik.
Mobil listrik tersebut digunakan untuk transportasi dan kegiatan di lingkungan TMII Jakarta berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Karena itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) agar mengakomodir dengan membelikan mobil listrik untuk keperluan di Anjungan Kalsel TMII Jakarta.
Permintaan untuk pengadaan mobil listrik tersebut, salah satu aspirasi yang disampaikan Kantor Badan Penghubung Pemprov Kalsel di Jakarta kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, yang membidangi pemerintahan dan hukum.
Aspirasi tersebut juga sudah disampaikan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel kepada pemerintah provinsi saat digelarnya rapat pembahasan RAPBD 2023 melalui Sekretaris Komisi I, H Suripno Sumas, SH, MH.
Kepada wartawan, Suripno Sumas menuturkan, tahun 2023 mendatang ada kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pengaturan dan penataan TMMI di Jakarta.
“Dari aturan yang mereka buat bahwa kegiatan di TMII Jakarta setelah dilakukan renovasi diwajibkan menggunakan mobil listrik,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) ini, Rabu (23/11/2022).
Politisi PKB ini melanjutkan dengan kebijakan itu maka kami dari Komisi I yang membawahi SKPD Kantor Badan Penghubung Pemprov Kalsel di Jakarta, kemudian menyampaikan permohonan agar di anggaran 2023 untuk membelikan minimal 1 unit mobil listrik, yang nantinya bisa digunakan untuk transportasi dan kegiatan di TMII Jakarta.
“Dengan nanti dibelikannya mobil listrik, maka apa yang menjadi kebijakan di Jakarta bisa kita akomodir, sehingga penyelenggaraan Anjungan Kalsel di TMII bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Disinggung respon pihak Pemprov Kalsel melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Suripno menyatakan aspirasi tersebut direspon positif dan akan segera dilakukan pengadaan mobil listrik.
“Saat rapat anggaran, jawaban Pak Sekda selaku Ketua TAPD, insyaallah di realisasi tapi melalui Biro Umum,” ujar Suripno.