Aparatur Desa di Kalsel Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dari Kemendagri

by baritopost.co.id
0 comments 3 minutes read
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel Faried Fakhmansyah pada Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa secara daring di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (21/09/2023).(foto : dok.younkfariady)

Banjarmasin BARITOPOST.CO.ID – Untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Hotel El Royale, Kota Bandung, Kamis (21/09/2023).

Peserta berasal dari 33 provinsi di Indonesia yang mengikuti secara daring termasuk di Provinsi Kalsel yang dipusatkan di Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah mengungkapkan, pelatihan ini sangat penting bagi kepala desa, perangkat desa, ketua BPD, dan ketua lembaga kemasyarakatan desa untuk meningkatkan kemampuannya.

“Kami berharap, aparatur desa dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk memperoleh pengetahuan dan skill yang dapat menunjang mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga terwujud desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujar Faried usai menghadiri secara daring Pembukaan Pelatihan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, bertempat di Hotel G Sign, Banjarmasin, Kamis (21/09/2023).

Hadir pada kegiatan tersebut, jajaran DPMD  Provinsi Kalsel, tenaga ahli regional management consultant (RMC), pelatih dan para peserta.

Pembukaan pelatihan dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw didampingi Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Eko Prasetyanto Purnomo Putro.

Dalam sambutannya mewakili Menteri Dalam Negeri, Tomsi membeberkan tujuan pelatihan adalah meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa.

Tomsi berharap, pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa juga dapat mendorong kepala desa, perangkat desa, pengurus kelembagaan desa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memiliki pemahaman manajemen leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan).

Baca Juga: Peduli Lingkungan, Dandim 1002/ HST – Office Head BRI Barabai Ramai ramai Tanam Pohon

“Selain itu, melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, maka dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan serta mempercepat serapan APBDes, termasuk dana desa. Dengan prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, estraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif serta senantiasa untuk tidak melanggar larangan,” ujar Tomsi.

Tomsi menggarisbawahi, semua pihak harus berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan, bukan saja dari segi pembangunan infrastruktur tapi juga dari segi pembangunan kualitas sumber daya di desa.

“Karena pada dasarnnya dengan SDM yang unggul akan dapat mengelola keterbatasan SDA untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa,” tambah Tomsi.

Sementara itu, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan kegiatan pelatihan dilaksanakan 4 hari per sesi pelatihan, selama 8 minggu di 33 provinsi, mulai minggu ke III bulan September sampai dengan minggu ke II bulan November 2023.

“Untuk minggu ini kegiatan pelatihan dilaksanakan sejak 20 September 2023, dan akan berakhir pada Sabtu, 23 September 2023, tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan di di 33 provinsi, bertempat di hotel yang telah ditunjuk, dan pada angkatan pertama ini untuk Jawa Barat dilaksanakan di EL Hotel Royale Bandung,” terang Eko.

Peserta kegiatan pelatihan terdiri dari kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT) dengan total target sebanyak 33.458 desa.

Untuk angkatan pertama sebanyak 13.498 orang (423 kelas) dari 3.298 desa di 33 provinsi, khususnya di Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa, dalam 12 kelas.

“Penceramah pada kegiatan pelatihan diarahkan untuk memberikan materi leadership (kepemimpinan) dan entrepreneurship (kewirausahaan) berasal dari TNI/Polri; dinas yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan, hingga perbankan nasional dan daerah.

Sedangkan untuk pelatih, seluruhnya adalah Aparatur Sipil Negara dari 33 provinsi yang telah mengikuti Training of Trainer (ToT) oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa,” ungkap Eko.

Penulis: */Cynthia
Editor  : Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya

Baca Artikel Lainnya

Leave a Comment