JELASKAN BP2BT-Ketua DPP Apersi, Junaidi Abdillah saat menjelaskan kebijakan pemerintah terkait pemberlakukan BP2BT, usai Rakor Apersi di Banjarmasin, Jumat (10/7/2019) malam. (foto:sum/brt)
Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah rencananya akan menghapus kebijakan subsidi rumah sangat sederhana (RSS), Jumat (19/7/2019). Rencana itu disampaikan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPPl) Asosiasi Perumahan Seluruh Republik Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Bertempat di Hotel Tree Park Banjarmasin, Ketua DPD Apersi Kalsel H Mukhtar Lutfi menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Karena ekonomi sedang tidak stabil, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan dampak penjualan RSS itu bakal terjadi penurunan penjualan dan kenaikan angsuran rumah.
“Kesulitan bagi kami untuk bisa mendapatkan nasabah yang mungkin penjualan kami bisa merosot penjualan itu mencapai 50%. Padahal animo masyarakat untuk mendapatkan rumah bersubsidi sangat tinggi dan masih punya potensi yang ada di Kalimantan Selatan ini masih sangat baik untuk mendapatkan rumah bersubsidi lainnya.
“Jadi kami berharap pemerintah menahan penghapusan itu kalaupun diberlakukan tolong sosialisasinya kepada masyarakat yaitu BP2BT itu diberlakukan harus disosialisasikan kepada masyarakat,”sebutnya.
Kemudian yang kedua diberlakukan tabungan selama 6 bulan besarnya Rp 2 Juta. “Jadi Dengan dibantu pemerintah uang muka atau DP sqmpai Rp 40 Juta dan 5 persen cicilannya dan harus minimal enam bulan saldo Rp 2 Juta, maka dari kami menolak rencana BP2BT, sebab suku berubah mengikuti komersil,”sebutnya.
Ketua DPP APERSI Junaidi Abdillah mengatakan, rapat ini merupakan agenda rutin rutin setiap DPD setiap tahun juga ada rapat koordinasi selain Rakerda dan juga Musda. ” Intinya rakoor ini menginput permasalahan-permasalahan yang pada pengembang khususnya anggota,”sebutnya.
Masalahnya adalah anggaran rumah subsidi yang saat ini kurang pada semester ini hanya 160.000 unit dan diperkirakan habis di bulan Agustus. Padahal tahun lalu itu kurang lebih 268
000 unit.
“Jadi ada perkiraan sebanyam 146.000 unit yang harus segera pemerintah penuhi,”ingat Junaidi Abdillah. Kalau tidak dipenuhi maka akan mengganggu stabilitas para pengembang dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan rumah.
Dengan program baru BP2BT ini perlu juga lihat dulu, apakah ini berpihak atau tidak. “Kalau nanti tidak berpihak kalau kita belum ada sosialisasi dan sebaiknya perlu dievaluasi karena tidak cocok dan sebaiknya dievaluasi
Sebenarnya ini permasalahannya adalah di level konsumen atau Masyarakat yang mau memiliki ruma, kalau programini diberlakukan tentunya angsurannya juga berubah.
Karena bunga komersil menjadi masalah pasti masyarakat akan keberatan, Walaupun ada bantuan uang muka. Masyarakat menginginkan rumah murah karena i masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia mengingatkan kalau angsurannya terlalu tinggi, pasaran jadi turun dan dampaknya adalah bisa terjadi kredit macet. Dia menyatakan BP2BT inj baru mulai dari tahun kemarin dan sudah sosialisasi saat ini.
Namun untuk penerapannya bisa disebut baik, tapi kalau memang tidak sesuai sebaiknya harus kita evaluasi program ini.
Arsuma