Marabahan, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melaksanakan audit kasus stunting pertama, bertempat di kantor DPPKBP3A Kabupaten Batola, Jumat (18/08/2023).
Sejumlah pejabat terkait hadir dalam audit tersebut, seperti anggota dan Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola yang juga kepala DPPKBP3A Kabupaten Batola, Hj Harliani, Ahli Gizi Didik Hariadi, dr Hendra dari kantor BKKBN Provinsi Kalsel, Camat Barambai, dan Penyuluh KB.
Mengambil lokus di Desa Handil Barabai, Kecamatan Barambai, Harliani memaparkan tujuh kasus beresiko stunting di desa tersebut. Selain itu, ia juga menyampaikan rencana tindak lanjut kasus stunting oleh TPPS Barito Kuala yang diketuai Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor.
Menurut Harliani, rencana tindak lanjut oleh TPPS yaitu merekomendasikan beberapa poin. Seperti pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga) pada Pola Asuh Anak, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan TPK tentang 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat).
Kemudian, edukasi oleh TPK untuk pemasangan stiker larangan merokok didalam rumah dan fasilitas umum lainnya, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) resiko kehamilan pada usia diatas 35 tahun, pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program Permata Bunda, pendampingan TPK 1.000 HPK, serta memberi eduaksi pada Ibu hamil tentang menu sehat.
Ditegaskan Harliani, prosedur yang akan dilakukan nantinya dari Ketua TPPS yakni Sekda Batola, akan memberikan rekomendasi kepada semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama. Sehingga pada desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor.
Lebih jauh dikatakan Harliani, desiminasi awal sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stuting di Batola.
“Penanganan stunting maupun pencegahan sudah banyak dilakukan, baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya.
“Kita (Batola) tidak hanya berfokus pada penurunan. Tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, misal soal tingkat kehadiran di posyandu yang sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah,” tambah Harliani.
Terkait Rembuk Stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten beberapa waktu lalu, sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor.
Semua elemen masyarakat dilibatkan. Mulai dari SKPD, camat, lurah, kepala desa, ketua Tim Penggerak PKK Desa, hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunaan stunting di kabupaten Barito Kuala.
Sementara dr Hendra dari BKKBN Kalsel memaparkan, audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas RAN PASTI. Dimana pada tahun 2024 target prevalensi stunting berada dibawah 14%.
Baca Juga: Uniska Catat PMB Gelombang 1 dan 2 Ada 5.200
Ia menjelaskan audit stunting ini wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Target sasarannya adalah Balita dan Baduta, Catin, Ibu Hamil, dan Ibu Paska Salin.
“Audit stunting adalah untuk mencari yang beresiko, misal pada catin yang mengalami KEK (Kekurangan energi Kronis) maka akan melahirkan anak yang beresiko stunting,” ujar dr Hendra.
“Dalam Audit Kasus Stunting (AKS) ini kami perlu informasi penanganan stunting, karena tidak bisa dilaksanakan sendirian tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS. Semoga upaya percepatan penurunan stunting di batola dapat berjalan baik,” harap dr Hendra.
(Adv Diskominfo/Wke)
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya