Banjarmasin, BARITO – Sadar atau tidak nilai-nilai pancasila sudah mulai memudar di masyarakat. Hal itu bila dibiarkan berlarut, bisa saja nilai pancasila hanya tinggal nama.
Oleh sebab itu perlu dilakukan gebrakan-gebrakan membangun penguatan pancasila yang merupakan ideologi negara Republik Indonesia.
Seperti yang dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Pemerintah Kota Banjarmasin yakni membuat forum diskusi penguatan pancasila, menyusun langkah dan strategi institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam produk hukum pemerintah kota, Rabu (19/5) di salah satu rumah makan di Banjarmasin
Usulan yang diinisiasi Kepala Pusat Data dan Informasi BPIP, Dr. Drs. Yakob KM itu. Menggarisbawahi bahwa pengajaran nilai-nilai Pancasila harus disesuaikan dengan metode pembelajaran yang berbasiskan teknologi.
Yakob menyadari jika Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPIP belum cukup untuk menyinergiskan teknologi dengan pengajaran nilai-nilai Pancasila di seluruh penjuru Indonesia. Sehingga dibutuhkan mitra-mitra strategis yang bisa merepresentasikan daerah-daerah yang ada di Indonesia.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin, Drs Kasman, upaya percepatan penanaman ideologi Pancasila bisa dilakukan dengan upaya peningkatan pendidikan Pancasila bagi siswa-siswi di bangku SD hingga SMA. Karena sejatinya jika penginternalisasian bisa dilakukan sejak dini, maka konflik kepentingan akan jarang ditemui lagi.
“Saya berharap yang mengambil kebijakan dari BPIP menerapkan Pendidikan Pancasila sebagai hal yang wajib dipelajari di SD sampai SMA”, ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Harry Wijaya SH.MH mengutarakan kalau keresahan-keresahan yang terjadi di daerah tentang Pancasila hadir karena belum adanya pemahaman yang sama dalam memaknai Pancasila. Khususnya pada para legislator yang belum bisa mengidentifikasi batasan-batasan normatif dalam penyusunan rancangan undang-undang.
Dengan persoalan tersebut, Harry mengusulkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila dalam pembuatan rancangan undang-undang untuk para legislator, sehingga mereka bisa tahu batasan-batasan normatif untuk membuat produk hukum serta dapat dengan baik menggandeng mitra-mitra daerah dalam harmonisasi penyusunan produk hukum.
Agenda ini turut juga dihadiri oleh perwakilan staf BPIP, Pemko Banjarmasin, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan yang sekaligus menjadi agenda besar BPIP dalam proses sosialisasi Pancasila secara berkelanjutan.
Penulis: Hamdani