Bantuan Sosial Mampu Tangani Beban Kenaikan BBM Di Kalsel

BARITOPOST.CO.ID
Kenaikan harga bahan bakar minyak dunia berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi bahan bakar minyak dalam negeri yang harus ditanggung pemerintah.

Hal ini menyebabkan beban APBN bertambah tinggi sehingga pemerintah harus melakukan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga bahan bakar minyak untuk meringankan beban APBN juga bertujuan agar subsidi bahan bakar minyak tepat sasaran.

Pemerintah memahami bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak akan memberi dampak terhadap kenaikan harga barang barang yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat yang dapat memicu kenaikan inflasi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil survey persepsi masyarakat terhadap kenaikan BBM tidak setuju sebesar 65,79 persen , netral 26,32 persen dan setuju 7,89 persen. Masyarakat menyatakan bahwa sebanyak 65,79 persen kenaikan BBM berdampak terhadap kebutuhan pokok, 18,42 persen berdampak terhadap transportasi, dan dampak terhadap penurunan pendapatan 10,53 persen.

Upaya Pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dilakukan melalui pengalihan belanja subsidi BBM ke tambahan bantuan sosial sebesar Rp24,7 triliun, yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat miskin.

Bantuan sosial terdiri:
(i) Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta penerima BLT selama 4 bulan mulai bulan September dengan besaran per bulan Rp150.000:

(ii) Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 9,6 triliun yang diberikan kepada 16 juta pekerja yang gajinya dibawah Rp3,5 juta, dan Dukungan Pemda melalui 2persen DTU (DAU dan DBH) untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi antara lain, ojek, angkutan umum, nelayan dan UMKM.

Sampai Oktober realisasi Bantuan Langsung Tunai di Kalimantan Selatan sebesar Rp56,30 Miliar telah diterima oleh 187.681 KPM, realisasi bantuan subsidi upah sebesar Rp130,04 milar telah diterima oleh 216,727 KPM dan realisasi dukungan Pemda melalui 2persen DTU sebesar Rp44,93 miliar yang terdiri bantuan sosial sebesar Rp22,20 miliar, penciptaan lapangan kerja sebesar Rp5,24 miliar, subsidi transportasi sebesar Rp3,47 miliar dan perlindungan sosial lainnya Rp14,02 Miliar. Penyaluran BLT terus berlanjut di bulan November diantaranya yang dilakukan oleh Kantor Pos Kota Banjarmasin yang menyalurkan 3 program bantuan sekaligus yaitu Bantuan Tunai Langsung (BLT) BBM, Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT), dan bantuan Progran Keluarga Harapan (PKH).

Kenaikan harga BBM dan realisasi BLT BBM dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di triwulan Ill sebesar 5,59 persen (y-on y) meskipun pertumbuhan tersebut melambat. Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan bulan November mencapai 7,06 persen terjadi kenaikan sebesar 0,4 persen dibandingkan bulan lalu namun masih terkendali. Daya beli masyarakat dapat diukur dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan di kuartal Ill sebesar 3,16 persen dibandingkan kuartal Il.

Dari sisi tenaga kerja di Kalimantan Selatan sampai dengan bulan November 2022 mengalami peningkatan dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar 16,12 persen atau 22.710 tenaga kerja. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Selatan tidak dipengaruhi adanya dinamika ekonomi global, mengingat sektor perusahaan di Kalimantan Selatan yang didominasi oleh pertambangan dan perkebunan (batu bara dan kelapa sawit). Pertumbuhan sektor riil mengalami kelambatan pertumbuhan sebagai dampak dan ekonomi global.

Namun, kenaikan harga batu bara dapat mendorong ekspor sehingga mampu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh pertumbuhan Lapangan Usaha (LU) Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR), disusul oleh LU Pertanian.

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan BBM melalui penebalan perlindungan sosial dan berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah dapat menjaga daya beli masyarakat hingga mengurangi kemiskinan dan mampu menahan inflasi. Bantuan tersebut sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat untuk digunakan membeli bahan pokok dan keperluan sehari hari.

Kegiatan pengendalian inflasi di Kalsel harus terus berlanjut untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat terutama hingga akhir tahun 2022 yang berhadapan dengan Natal dan Tahun Baru diantaranya melalui operasi pasar, menjaga pasokan kebutuhan pokok dan kolaborasi serta koordinasi antar pemerintah daerah dan instansi terkait. Tak ketinggalan, diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala penyaluran BLT sehingga tepat sasaran.

(Kepala Seksi PPA ll B Kanwil DJPb Provinsi Kalsel)