Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yang difasilitasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), dari sudut pandang Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Hasanuddin Murad, SH, ada dua poin penting, yakni pertama, keberadaan mafia minyak dan gas (migas) serta kedua, tambahan kouta BBM di Kalsel.
“Yang akan dipermainkan oleh mafia migas itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah untuj masyarakat, sehingga distribusinya tidak tepat sasaran,” ujar Hasanuddin Murad.
Diakuinya, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.
“Satuan tugas ada, namun pengawasan tidak jalan,” sentilnya.
Politisi senior Golkar ini menyarankan, keberadaan satgas itu harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM, kemudian untuk mengeliminir mafia BBM dan jika ada masalah dapat dicarikan solusinya, termasuk keterbatasan operasional satgas.
“Kalau memang terkendala dana, maka DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana untuk operasional satgas BBM,” katanya.
Mantan Bupati Batola dua periode ini melanjutkan, untuk penambahan kuota BBM yang mencuat dalam RDP, menurutnya itu sulit direalisasikan jika permintaan itu hanya dari DPRD Kalsel, karena permintaan penambahan kuota BBM di Kalsel ini terus diajukan, namun kenyataannya tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk minta menambah kuota BBM di Kalsel, namun tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Meski selama ini gagal mewujudkannya, Hasanuddin Murat menyatakan pihaknya optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII.
“BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM di Kalsel,” tandasnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi