Advertorial
Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Dengan kembali sukses mengantongi opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM), laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2013.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri mengapresiasi hasil audit tersebut, menurutnya hal itu tak lepas dari komitmen dan konsistensi dalam mengawal proses audit dengan baik.
“Predikat WTM yang diperoleh ini menjadi bukti bahwa Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Zuhri.
Pihaknya selaku Dewan Pengawas, juga senantiasa mendorong melalui saran, nasihat dan pertimbangan kepada direksi dan manajemen untuk terus berinovasi demi meningkatkan kualitas layanan.
“Dengan optimalisasi menghasilkan atau yield investasi dan khususnya peningkatan coverage kepesertaan,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan tertulisnya menyebut publikasi laporan merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas.
“Publikasi laporan ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan keterbukaan informasi kepada publik, sekaligus menjadi bukti pengelolaan dana yang bersih, akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku,” ungkapnya.
Selama tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan berhasil mencatatkan pertumbuhan kepesertaan yang baik di sektor Pekerja Non ASN, pekerja rentan serta pekerja di ekosistem desa menjadi sektor penyumbang kepesertaan terbesar. Jika diakumulasi jumlahnya mencapai 14,5 juta peserta atau tumbuh 44,96 persen dibandingkan tahun 2022.
Sehingga secara keseluruhan jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di penghujung tahun 2023 menembus angka 41,56 juta. Pertumbuhan tersebut merupakan buah sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
Dana kelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan yang turut mengalami kenaikan sebesar 13,48 persen. Tercatat hingga 31 Desember 2023 angkanya mencapai Rp712,3 triliun. Anggoro menyebut dana pekerja dikelola dan dikembangkan dengan prinsip kehati-hatian guna memberikan hasil pengembangan yang optimal bahkan BPJS Ketenagakerjaan memperoleh pengakuan di kancah internasional sebagai “Highly commended Top Investment House” dan “The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds 2023” dari The Assets.
Dari segi pembayaran manfaat, sepanjang tahun 2023 BPJS Ketenagakerjaan membayarkan 4,58 juta klaim senilai Rp53,51 triliun. Di dalamnya termasuk manfaat beasiswa senilai Rp346 miliar untuk total 91.050 kasus.
Jumlah klaim tersebut mengalami peningkatan yang didasari pada kenaikan yang signifikan. Dibanding tahun lalu pada pembayaran manfaat klaim JKP yang memasuki implementasi tahun kedua, terutama pembayaran manfaat pensiun dan beasiswa yang terus bergulir.
“Manfaat beasiswa merupakan salah satu bentuk jaminan dari negara melalui BPJS Ketenagakerjaan agar para generasi muda tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak pasca ditinggal orangtuanya. Dengan demikian diharapkan dapat membentuk sumberdaya manusia (SDM) unggul sebagai pekerja yang Kerja Keras Bebas Cemas menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Anggoro.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan desain baru di seluruh kantor cabang, optimalisasi Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), serta bekerja sama dengan 7.104 Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK). BPJS Ketenagakerjaan juga membuka 64 kanal layanan khusus PMI di dalam negeri serta 3 kanal representasi di Taiwan, Korea Selatan dan Brunei Darussalam.
Penulis : Advertorial/Arsuma
Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya