Banjarmasin, BARITO – Denny Indrayana pernah menyebut Presiden Jokowi sewenang-wenang menggunakan kekuasaan karena mengerahkan aparat negara untuk membantu pemenangan pada Pilpres 2019. Sekarang sebaga calon gubernur, Denny tanpa malu meminta tolong Presiden agar membantunya menurunkan aparat negara di PSU Pilkada Kalsel.
“Denny bertindak lebay mengirimkan surat terbuka ke Presiden. Anak kecil juga tahu kalau surat itu tidak akan diperhatikan. Dan Denny lebih tahu karena sebenarnya dia dulu saat sidang sengketa Pilpres 2019 di MK pernah menyebut Pak Jokowi sebagai presiden petahana telah sewenang-wenang mengerahkan aparat negara meski akhirnya tak terbukti,” kata Dian Wulandari, Ketua Galuh Borneo Kalsel, di Banjarmasin, Sabtu (15/5/2021).
Seperti diketahui pada Jumat (7/5/2021), Denny Indrayana mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi mengadukan berbagai persoalan menjelang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kalsel yang akan digelar 9 Juni 2021.
“Besar harapan kami, Bapak Presiden memberikan atensi dan mengabulkan permohonan kami, agar ada aparat negara yang mengawal PSU Pilgub Kalsel, supaya proses pembagian uang tidak dibiarkan terjadi dan menciderai proses demokrasi di Tanah Air kita,” tulis Denny sembari menyebut suratnya merupakan langkah terakhir karena berbagai saluran lain dalam sistem pemilu tidak berjalan ataupun berfungsi.
Menurut Dian Wulandari, pernyataan Denny bahwa sistem pemilu tidak berjalan merupakan hal yang janggal.
“Tentu janggal jika Denny menyebut sistem pemilu tidak berfungsi, sementara dia jelas-jelas telah diuntungkan oleh keputusan MK yang merupakan bagian dari sistem pemilu yang telah membatalkan kemenangan Paman Birin pada Pilkada Kalsel 9 Desember sehingga harus dilakukan PSU,” papar Dian.
Hal yang paling memalukan, lanjut Dian, tak lain permohonan Denny kepada Presiden agar menurunkan aparat negara tadi.
“Dulu Denny di persidangan MK menuding Pak Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melibatkan aparat negara. Sekarang kenapa dia justru meminta agar Presiden menurunkan aparat negara di PSU Kalsel?” tanya Dian.
Oleh sebab itulah, menurut Dian, patut diduga Denny mengirim surat hanya bertujuan memperkuat opini yang dibangunnya di masyarakat bahwa telah terjadi kecurangan menjelang PSU.
“Lagi-lagi trik kotor diduga dijalankan Denny di masa injury time dengan melibatkan Presiden di PSU Kalsel. Semoga saja surat terbuka itu tidak dipersiapkannya menjadi bahan gorengan untuk menuding Presiden telah melindungi politik uang. Atau jangan-jangan surat terbuka itu nantinya disiapkan jadi alat bukti jika Denny ternyata kalah dan menggugat lagi ke MK,” pungkas Dian
Editor: Mercurius