Banjarmasin, BARITO – Wacana pemindahan Ibukota Negara Indonesia yang mencuat lagi paska pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini, kembali disikapi para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pasalnya, Kalteng salah satu Provinsi yang diwacanakan menjadi alternatif lokasi pemindahan Ibukota Negara itu.
Kalteng sendiri juga siap jika rencana itu sudah final. Bahkan Pemerintah Indonesia diminta tak perlu repot memikirkan pendanaan untuk membangun berbagai infrastuktur yang nantinya dibutuhkan. Karena untuk pendanaan itu sudah ada pihak ketiga yang menyatakan kesiapannya. Dananya pun sangat besar sekitar Rp30 ribu triliun.
Sumber pendanaan itu berasal dari salah satu perusahaan besar yang bergerak diberbagai sektor bisnis.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi B DPRD Kalteng H Muhammad Asera, SE kepada wartawan usai kunjungan kerja ke DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (30/4) tadi.
Muhammad Asera menuturkan, dirinya diutus mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng menghadiri rapat di Hongkong beberapa waktu lalu bersama pihak ketiga. Selama empat hari disana, lanjutnya, sekaligus menandatangi persetujuan disiapkan pendanaan membantu biaya pembangunan infrastruktur untuk Ibukota Republik Indonesia di Palangkaraya sekitar Rp30 ribu triliun.
Dengan pendanaan sebesar itu, tukasnya, maka pihaknya pun terus mendukung agar terwujudnya rencana pemindahan Ibukota RI tersebut. Bahkan pihaknya juga telah memaparkan akan kesiapan itu ke DPR RI, kementerian-kementerian terkait hingga Gubernur Kalteng sudah menyampaikan ke Presiden RI.
Ketua Komisi B membidangi ekonomi itu menyebutkan, Kalteng layak menjadi Ibukota RI, karena pertimbangan geologisnya, selain letaknya persis ditengah,
juga tidak ditemukan gesekan dasar bumi yang dapat memicu gempa, selain itu juga tidak ditemukan saluran gunung berapi.
Asera menambahkan, atas kajian dan pertimbangan tersebut, langkah selanjutnya tinggal mendata, mengawasi dan membuat kawasan tersebut bebas dari potensi banjir.
Sementara pihak ketiga yang menyatakan kesiapannya itu, sebut Asera sudah dipertemukan dengan Gubernur Kalteng.
“Pihak ketiga ini sudah dipertemukan dengan Gubernur dan Gubernur mengucapkan terima kasih,” tandasnya.
Senada Ketua Komisi A DPRD Kalteng Freddy Ering menambahkan, Kalteng secara fisik sudah siap, karena lahan sudah tersedia seluas 500 ribu hektare.
Freddy pun menegaskan, dari indikator berkembangnya berbagai isu termasuk upaya Presiden, maka ditarik kesimpulan 75 persen mengarah ke Kalteng, meskipun belum ada pernyataan resmi seperti Bappenas.
“Wacana ini memang turun naik. Tapi kali ini naik atau menguat,” ujar Freddy.
Ketua Komisi membidangi keuangan dan pemerintah ini menegaskan, karena rencana pemindahan Ibukota RI ini hal yang besar, tentunya akan melibatkan semua komisi untuk membahasnya.sop