Banjarmasin, BARITO – Sejumlah kepala desa di Kabupaten Balangan dan Tabalong, yang desanya selama beberapa tahun ini selalu terendam banjir hingga sekarang, akhirnya mereka menyampaikan keluhan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (2/6/2022).
Adanya keluhan tersebut direspon lembaga legislatif itu dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi, yakni Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan serta Komisi III membidangi infrastruktur dan pembangunan bersama Forum Komunikasi Antar Kepala Desa (FKAKD) dan dinas terkait.
RDP di buka Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dihadiri Dinas Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM) Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel dan PT Adaro Indonesia.
Perwakilan Kepala Desa dari Tabalong Faudin menyebutkan banjir ini sudah lebih kurang lima tahunan dialami warga, sehingga warga di masing-masing desa yang terdampak tidak bisa memanfaatkan lahan untuk pertanian dan perkebunan.
Faudin melanjutkan beberapa upaya sudah dilakuan warga desa, antara lain dengan membersihkan sungai, namun upaya itu tidak menunjukan hasil, karena banjir masih terjadi dengan ketinggian di lahan pertanian mencapai 50 centimeter sampai satu meter.
“Kami berharap kepada DPRD Kalsel dapat dicarikan solusi, sehingga warga beberapa desa di Kabupaten Tabalong dan Balangan dapat beraktivitas sebagaimana enam tahun,” pinta Faudin.
Dari informasi yang disampaikan para kepala desa itu saat RDP, sejumlah desa yang hingga saat ini masih terendam di wilayah Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong, yakni Desa Lajar, Desa Papuyuan, Desa Matang Hanau, Desa Mundar dan Desa Pampanan.
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK merespon keluhan yang disampaikan sejumlah kepala desa tersebut menyarankan sungai harus dikeruk, kemudian ditambah atau dibuka kanal-kanal baru, tujuannya agar air cepat mengalir.
“Pengalaman yang pernah terjadi di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, bila hujan di Balangan maupun Tanjung Kabupaten Tabalong, maka Amuntai banjir. Namun kali ini tidak lagi lantaran sudah dibikin kanal-kanal baru disamping pengerukan sungai yang lama serta pembersihan gulma sungai,” jelas Supian HK.
Sementara dari RDP itu para peserta yang hadir lebih fokus membahas akibat banjir yang berdampak para warga di sejumlah desa tersebut tak bisa bertani.
Goverment Ralations Head PT Adaro Indonesia, Rinaldo Kurniawan usai RDP menjelaskan, desa-desa yang terendam berada di luar kawasan operasiaonal PKP2B Adaro.
Menurutnya, rendaman air di kawasan desa-desa tersebut lebih disebabkan faktor dari luar, namun pihaknya dari PT Adaro juga tetap ambil bagian berkontribusi ke masyarakat secara umum melalui program CSR, dengan melalui tahapan yang nantinya untuk direalisasikan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kalsel Hanifah D Nirwana menambahkan, ada beberapa poin kesimpulan dari RDP hari ini, yakni pertama, harus melakukan cek bagaimana sistem larian air (run off) dari sumber air tersebut, kedua, dicermati berdasarkan paparan daerah irigasi tersebut masuk katagori rawa lebak, yang peluang tak tergenang hanya tiga bulan.
“Kita perlu cek daerah irigasi atau rawa itu masuk kewenangan siapa, nasional, provinsi, kabupaten atau kota,” jelas Hanifah.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi