Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi IV membidangi pendidikan mempertanyakan anggaran percepatan penanganan Covid-19 sebesar Rp400 miliar belum menyentuh upaya penyelamatan pada sektor pendidikan. Pasalnya, dari besaran anggaran tersebut difokuskan
bidang kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi, sementara sektor pendidikan turut terdampak pandemi virus Corona.
Hal ini dipertanyakan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengingat dalam visi misi Pemerintah Provinsi Kalsel menempatkan prioritas program Kalsel Cerdas diurutan pertama.
“Anggaran dunia pendidikan padahal juga termasuk yang direalokasikan dengan jumlah sebesar Rp88 miliar,” ujar Lutfi Saifuddin, Kamis (9/7/2020).
Kondisi tersebut tentunya menuai keprihatinan kita bersama, lanjut Lutfi, sebab awal bulan Juni 2020 secara resmi Komisi IV telah menyampaikan rekomendasi rangkuman aspirasi dari masyarakat yang diterima, nyatanya hingga saat ini belum juga terealisasi, alasannya masih dalam pertimbangan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalsel.
“Sektor pendidikan ini harusnya lebih diperhatikan terutama ditengah pandemi seperti sekarang ini,” harapnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan Komisi IV telah mengeluarkan rekomendasi usulan penanganan dampak Covid-19 khusus sektor pendidikan ini senilai Rp33 miliar meliputi bantuan jaringan internet pendidikan gratis dan bantuan alat tulis yang ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB.
“Jumlahnya yang terdampak sekitar 20.000 orang, data ini dihimpun dari pihak MKKS agar penyalurannya tepat sasaran,” sebutnya.
Ia berharap bantuan sektor pendidikan ini dapat meliputi seluruh tingkatan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan madrasah dan pondok pesantren di Kalsel dan untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan kerjasama antara Pemprov dan 13 Pemkab/Pemkot mengingat biaya yang diperlukan pasti sangat besar, namun bila dikembalikan pada kewenangan masing-masing pemerintah daerah tentu tidak akan melebihi anggaran pendidikan yang sudah ter-realokasi untuk biaya percepatan penanganan Covid-19 bila dijumlah secara keseluruhan.
“Anggaran pemprov maupun 13 pemkab/pemkot bisa mencapai 2 triliun rupiah,” tandasnya.
Rilis : DPRD Kalsel Editor : Sopian