Banjarmasin, BARITO – Lemahnya ketegasan pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disinggung dalam pelatihan kedaruratan Covid-19 bagi insan pers di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kamis (21/5).
Hal diatas disinggung oleh pakar Epidemiologi
Dharma Putra selaku narsum dalam kegiatan yang dihadiri seluruh insan pers di Banjarmasin.
Dharma menyebut, ketegasan dalam pelaksanaan PSBB harus benar-benar dilakukan. Pasalnya, secara data kasus Covid-19 angkanya selalu mengalami kenaikan yang seperti tidak terkontrol. Padahal hal ini bisa dicegah dengan cara kerjasama yang baik bersama masyarakat.
Pemerintahan berhak mengatur dan bertindak tegas. Misalnya, di pasar banyak warga yang tidak menggunakan masker, berarti pengawas pasar bisa saja pecat. Atau pemilik toko tidak menggunakan masker, toko bisa saja di tutup.
“Nah ini harus ada yang bertindak tegas. Siapa lagi kalau bukan pemerintah agar angka covid terkontrol dan hingga tidak ada,” bebernya.
Direktur RSJ Sambang Lihum ini menjelaskan, dari sisi epidemiologi kasus penularan Covid-19 semakin dekat akan semakin beresiko. Misalnya kasus disuatu desa banyak yang terpapar, maka desa terdekat sangat rawan tertular dan semakin berkurang ketika semakin jauh.
Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat sangat mempengaruhi angka penularan. Misalnya, berapa persen kepatuhan masyarakat menggunakan masker di pasar tempat cuci tangan di pasar dan lainnya.
“Masyarakat adalah sumber penentu kasus penularan. Semakin perduli, semakin jauh dari resiko penularan,” tuturnya.
Dharma juga menyatakan, terkait PSBB Banjarmasin yang dikabarkan akan dihentikan mulai besok . Ia meminta PSBB tetap dilaksanakan, karena alasan pelonjakan kasus Covid itu sendiri.
“Kalau dilihat dari keadaan, PSBB harus dilanjutkan,” tutupnya.
Sementara itu juru bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Machli Riadi, pihaknya akan melakukan evaluasi dan juga terkait lanjut tidaknya PSBB. Rapat soal PSBB jilid tiga akan dilaksanakan hark ini, Kamis (21/5).
Penulis: Hamdani