Banjarmasin, BARITO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) turut terimbas pandemi Covid-19 dengan pengurangan anggaran, namun dinas ini tetap optimis program-program yang disusun bisa berjalan lancar.
Demikian disampaikan Kepala Dinas PMD Kalsel Zulkifli, MP kepada wartawan di Banjarmasin usai rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kalsel, Jumat (7/8/2020).
Zulkifli menyebutkan pengurangan anggaran tersebut dengan berbagai pertimbangan dan untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di Kalsel.
“Kami bersama Bappeda Kalsel sepakat ada pengurangan anggaran sekitar Rp17 miliar,” sebut Zulkifli.
Zulkifli menambahkan kendati ada pengurangan anggaran di Dinas PMD Kalsel, namun pihaknya juga tetap ada program prioritas yang masih dipertahankan agar terus berjalan.
“Ada 4 program prioritas dan 30 kegiatan yang dijalankan,” ucapnya.
Lanjutnya 4 program prioritas tersebut antara lain memfasilitasi adat istiadat, melakukan penanganan perekonomian desa dan peningkatan kapasitas kepala desa. Sementara itu terkait penggelontoran dana dari pusat, hingga saat ini masih tetap seperti biasa dan tidak mengalami pengurangan anggaran.
“Untuk dana pusat tidak ada pengurangan, bahkan mengalami peningkatan terutama dana desa,” tukasnya.
Untuk dana pusat tersebut, sebutnya, pada tahun 2015 berkisaran pada angka Rp800 juta, sekarang meningkat dikisaran angka Rp1,5 triliun dan untuk tahun 2020 berkisar Rp1,12 triliun dan dana tersebut digolontorkan untuk 1.864 desa di Kalsel, walaupun terdapat 1 desa yang mengalami penghapusan, namun masih administrasi terdaftar, sehingga dana 1 desa tersebut tidak boleh dipergunakan.
Sedangkan pencapaian penyerapan dana desa hingga saat ini sudah tahap ke-2 dan untuk tahap ke-3 masih dalam proses dan kebijakan terakhir pada bulan ketiga mendatang akan ada penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Penulis : Sopian