Banjarmasin, BARITO – Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta Usulan Rencana Awal Tahun 2022 dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (22/3/2021).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel Firman Yusi, SP ini dimulai dengan pemaparan Kepala Dinas PPPA Kalsel Husnul Hatimah yang menyampaikan permasalahan yang muncul, seiring tuntutan program prioritas untuk menunjang capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Husnul Hatimah diantaranya menyampaikan permasalahan yang ada adalah kurangnya sumber daya manusia yang bekerja di Dinas PPPA dan kelembagaan PPPA yang terlatih.
Lanjutnya kemudian belum terpilahnya data sektoral yang lengkap sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan serta angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah perempuan masih berada dibawah nilai nasional yang merupakan kendala yang dihadapi.
Menanggapi permasalahan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengharapkan adanya rapat koordinasi antar SKPD dikesempatan yang lain.
“Untuk capaian IPG dan IDG ini Dinas PPPA tidak bisa bekerja sendiri, karena perlu keterkaitan dengan dinas lain, untuk itu nanti kita harapkan adanya rakor, bukan cuma dengan dinas terkait tapi nantinya diharapkan Karang Taruna juga kita libatkan,” ujarnya.
Diakhir kegiatan Kepala Dinas PPPA Kalsel Husnul Hatimah menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Komisi IV DPRD Kalsel atas pertanyaan dan masukan yang diberikan kepada DPPPA serta berjanji mendukung kegiatan DPRD Kalsel tentang Sosialisasi Perda yang berkaitan dengan perempuan dan anak.
Rilis/Sopian