Banjarmasin, BARITO – Setelah sekitar dua minggu ditiadakan, sidang perkara korupsi KONI Tanjung Selasa (25/5) kembali digelar, sebab kedua terdakwa sudah dinyatakan sembuh dari covid 19.
Sidang dengan agenda masih pemeriksaan saksi-saksi, nampak menghadirkan ketua pengurus Persatuan Golf Indonesia (PGI) Tabalong Yontan Bambang.
Usai disumpah, kepada majelis hakim yang diketuai Daru Swastika SH, saksi mengutarakan kalau anggaran yang digelontorkan KONI Tabalong untuk PGI seluruhnya sudah dipertanggungjawabkan. “Semua sudah kami pertanggungjawabkan,” ujar Yontan.
Disinggung bonus atlet, Yontan mengatakan bonus atlet yang berhasil meraih medali langsung di masukan ke rekening masing masing atlet oleh KONI. Sementara bantuan yang diberikan KONI ada sebagian digunakan untuk perbaikan lapangan serta membeli peralatan tanding.
“Semuanya sudah kami pertanggungjawabakan sesuai dengan permintaan pengurus KONI dan pertanggungjawaban kami ini bisa diterima,’’beber Yontan.
Ditanya apakah saat pengusulan anggaran ada yang tidak disetujui pengurus? Saksi menjawab ada yakni untuk keperluan try out dan try in, itu ungkapnya tidak disetujui, sehingga dana tidak mereka terima.
Seperti diketahui, kedua terdakwa yakni Ketua Umum KONI Tabalong M Hilmi Apdanie dan bendahara Irwan Wahyudin,
didakwa melakukan pembelanjaan untuk keperluan KONI, diluar dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang ditetapkan ketika mengajukan dana hibah ke Pemkab Tabalong.
Pengucuran dana hibah tersebut sebagai persiapan kontingen Kabupaten Tabalong ke PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) 2017 dimana Tabalong sebagai tuan rumah.
Dana yang dicairkan pemerintah daerah setempat Rp10,18 miliar dan berdasarkan perhitungan BPKP, terdapat unsur kerugian negara sebesar Rp.2.735.890.099,00 karena pengeluaran yang tidak sesuai RAB, serta pertanggungjawaban yang tidak disertai bukti-bukti pendukung yang lengkap dan sah atas penggunaan dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Tabalong periode tahun 2017.
Atas perbuatan kedua terdakwa tersebut JPU mematok pasal 2 dqn 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP untuk dakwaan primair dan subsidiar.
Penulis: Filarianti Editor : Mercurius