Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Program Satu Desa Satu Bidan jadi sorotan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi kesehatan, karena program tersebut belum sepenuhnya terealisasi, faktanya masih banyak desa di Kalsel tidak memiliki bidan.
Kritikan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gina Mariati, S.Sos, MIP saat rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel dan UPTD membahas rencana realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023 dan rencana kerja tahun anggaran 2024, Rabu (1/3/2023).
Menurut Gina Mariati, program satu desa satu bidan tersebut masih belum terealisasi, karena faktanya masih banyak desa di Kalsel yang tidak memiliki bidan.
“Saya mempertanyakan program satu desa satu bidan, karena masih ada desa yang belum memiliki bidan,” ucapnya.
Menjawab kritikan itu, Kepala Dinkes Provinsi Kalsel, Dr Diauddin, M.Kes mengatakan pihaknya sudah mengusulkan untuk bantuan tenaga kontrak ke pemerintah pusat melalui kementerian.
Baca juga: Banjarbaru Laksanakan RKPD 2024
“Kami sudah mengusulkan melalui surat sejak 12 Januari kemarin untuk pengangkatan tenaga kontrak ke kementerian untuk mengisi bidan yang belum ada untuk program satu desa satu bidan, tapi belum ada balasan,” bebernya.
Mendengar jawaban Kadinkes itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengatakan hal tersebut perlu ditindaklanjuti.
“Kita masih memerlukan banyak sekali tenaga kontrak di bidang kesehatan, sehingga ini nanti perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Komisi IV dan bersama-sama kita ingin memperjuangkan untuk mencari solusinya ke Kementerian Kesehatan di Jakarta,” ucapnya.
Selain membahas tenaga bidan melalui tenaga kontrak, Lutfi Saifuddin juga mempertanyakan terkait usulan Aplikasi Kalsel Sehat yang dipromotori oleh Komisi IV, namun pihak Dinkes mengatakan pusat telah membuat aplikasi serupa.
“Sebetulnya kita terlebih dahulu mengusulkan, tapi karena mungkin belum ada tindak lanjut, akhirnya saat ini sudah ada Aplikasi Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Namun ini sebetulnya berbeda dengan maksud kami kemarin terkait usulan ini. Ada hal-hal yang tentunya mungkin masih bisa kita upayakan agar kita bisa meningkatkan PAD melalui aplikasi khusus masalah kesehatan ini, bukan hanya bergantung pada aplikasi yang dikeluarkan oleh pusat,” ungkapnya.
Baca Juga: Bawaslu Balangan Resmikan Sentra Gakkumdu