Banjarbaru, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggandeng pihak swasta dalam program integrasi sawit sapi.
Hal itu berkait dengan target Kalsel untuk mencapai percepatan swasembada sapi pada tahun 2022.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalsel, Suparmi menuturkan, upaya percepatan swasembada sapi tidak dapat bergantung dari dana APBD dan APBN. Melainkan harus meningkatkan peran swasta dalam program integrasi sawit sapi.
Bahkan, untuk program integrasi sawit sapi ini, Kalsel menjadi percontohan secara nasional yakni dari PT Buana Karya Bhakti (BKB) di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
Berkait integrasi sawit sapi, sudah ada kajian awal oleh Disbunnak Kalsel. Selanjutnya, riset, secara keseluruhan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalsel.
“Role modelnya (percontohan integrasi sawit sapi, red) justru di Kalsel yakni dari PT Buana Karya Bhakti. Pada tahun 2016, hanya memelihara 300 ekor sapi. Tahun ini sudah mencapai 916 populasi sapi dan ditetapkan sebagai role model nasional,” ujarnya dalam jumpa pers dengan awak media, Selasa (22/12/2020) di kantornya.
Saat ini, ungkapnya, PT BKB mampu memproduksi sapi berbiaya rendah. Produksi sapi berbiaya rendah ini dapat berjalan dengan meanalogikan bahwa sapi adalah tamu, tanaman sawit sebagai tuan rumahnya.
Sehingga, imbuh Suparmi, pembiayaan sapi hanya sekitar Rp 34 ribu per kilogram berat badan.
Adanya sapi berbiaya rendah diyakini akan menjadi solusi terhadap permasalahan adanya pembelian sapi dari luar.
“Kendala yang dihadapi adalah, pedagang kita lebih banyak mendatangkan sapi dari luar, ini karena biayanya murah. Kalau industri kita sendiri bisa menghasilkan sapi berbiaya rendah, otomatis Kalsel melalui swasembada sapi bisa memenuhi kebutuhan provinsi tetangga dan menyuplai kebutuhan ibukota negara yang baru nanti,” urainya.
Dengan kata lain, swasembada sapi memungkinkan Kalsel untuk siap menyalurkan sapi hidup maupun dalam bentuk daging.
Apalagi, satu-satunya rumah potong hewan (RPH) di Kalimantan yang bersertifikat ESCAS ( Export Supply Chain Assurance System) ada di Provinsi Kalsel yakni di Kabupaten Banjar.
Dia berharap, melalui swastanisasi integrasi sawit sapi, petani didorong untuk bisa menghasilkan sesuai kemampuan. Dengan kata lain, petani menghasilkan pedet sapi usia emas. Sedangkan untuk biaya pembesaran sapi, akan dihimpun melalui pelaku usaha swasta, baik dari sektor perkebunan maupun pertambangan.
Lebih lanjut Suparmi mengungkapkan, selain integrasi sawit sapi, percepatan
swasembada sapi juga dilakukan melalui penambahan indukan.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat untuk percepatan penambahan populasi sapi yang berlaku secara nasional adalah melalui program sapi indukan wajib bunting.
Pada tahun 2021, program ini menjadi Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri atau SIKOMANDAN.
Kadisbunnak mengatakan, program ini membuat Kalsel mampu menghasilkan pedet antara 18 ribu sampai 25 ribu lebih. Upaya lainnya untuk percepatan swasembada sapi adalah peningkatan status kesehatan hewan . Program ini berfokus pada penanganan penyakit hewan, reproduksi dan kelahiran.
Selain itu, Provinsi Kalsel juga melakukan penegakan aturan untuk pelarangan pemotongan betina produktif.
Penulis: Cynthia