Marabahan, BARITOPOST.CO.ID – Pelaksanaan identitas kependudukan digital atau Digital ID saat ini tengah diujicobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten dan Kota se-Indonesia.
Salah satunya di Disdukcapil Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).
Karena itu, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan saat uji coba Digital ID tersebut, maka Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi pemerintahan dan hukum melakukan pemantauan di Disdukcapil Batola dan Tala.
Selain itu dewan juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Digital.
Pantauan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Mariana ke Disdukcapil Batola pada Senin (3/10/2022) dan Disdukcapil Tala pada Selasa (4/10/2022).
Saat berada di Batola, rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Siti Noortita Ayu Febria Roosani diterima Kepala Disdukcapil Kabupaten Batola, Akhmad Wahyuni, S.Sos, MIP.
Akhmad Wahyuni menuturkan, kendala yang dihadapi pihaknya, yakni masih banyaknya wilayah blind spot, sehingga kesulitan untuk pelaksanaan E-KTP.
“Ada sekitar 70 desa yang blind spot,” sebutnya.
Baca Juga:
– Gubernur Kalsel Buka Muscab Hiswana Migas, Kouta Solar dan Pertalite Diusulkan Ditambah
– Pertumbuhan Laba Rp26,69 Miliar, Komisi II DPRD Kalsel Apresiasi Kinerja Bank Kalsel KC Tanjung
Namun demikian, Disdukcapil Kabupaten Batola memiliki inovasi layanan online, seperti tarumadokbit, pengabdian, best dan si cepat.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Tala, Hj Norhayati, SH mengungkapkan untuk blangko hanya mendapat 2.000 saja.
Usai menggelar pertemuan, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Dra Hj Rachmah Norlias mengapresiasi inovasi dari kedua Disdukcapil tersebut.
“Kita apresiasi kepada Pemerintah Kabupatan Tanah Laut yang membuat beberapa aplikasi terutama aplikasi PELANGI dan arsip digital. Ini sangat membantu sekali bagi masyarakat. Kemudian untuk Batola ada beberapa aplikasi, SILAKAS juga, di mana inovasi-inovasi yang dibuat di Kabupaten Batola juga cukup membantu masyarakat dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan ini,” jelasnya.
Mantan birokrat ini menambahkan, digitalisasi administrasi kependudukan di dua kabupaten ini sementara diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Karena mengingat banyak daerah yang blind spot, jadi masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya,” terangnya.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi
1 comment