Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui tujuh fraksi dalam pemandangan umumnya sepakat dengan usulan APBD Perubahan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 yang diajukan pemerintah provinsi pada rapat paripurna dewan untuk menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Seperti disampaikan Fraksi PKS melalui juru bicaranya Imam Kanapi bahwa Fraksi PKS sepakat Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk menunjang percepatan penanganan pandemi Covid-19, terutama aspek sosial, sehingga jumlah penduduk miskin di Kalsel sebesar 208,11 orang dengan tingkat kemiskinan 4,83 persen, angka ini bertambah 20,24 ribu orang miskin dibandingkan Maret 2020.
“Fraksi PKS menyarankan Pemprov Kalsel memaksimalkan penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin, terutama yang terdampak pandemi Covid-19 secara efektif, efisien dan optimal,” jelas Imam Kanapi di Banjarmasin, Senin (13/9/2021).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kalsel Ir H Syaiful Azhari, MP mewakili Gubernur Kalsel mengatakan dari pemandangan umum tujuh fraksi di DPRD Kalsel, maka kami dari pemerintah provinsi akan melaksanakan apa yang disampaikan tujuh fraksi tersebut terkait berbagai kebijakan tentunya sesuai dengan asas penganggaran efisien, efektif dan selektif terhadap prioritas yang akan kita laksanakan dengan mengacu pada skala prioritas dengan melihat pada kondisi keuangan daerah yang saat ini juga terdampak pandemi Covid-19.
“Skala prioritas yang akan dilaksanakan di sektor kesehatan, sosial dan UMKM,” terangnya.
Adapun Rancangan APBD Perubahan Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan sebesar Rp6,718 triliun atau naik 23,81 persen dari APBD Murni, sedangkan belanja daerah dianggarkan sebesar Rp6,945 triliun atau naik 25,85 persen dari APBD Murni.
Terpisah Sekda Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar usai rapat anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel menyatakan dari hasil finalisasi APBD Perubahan Kalsel Tahun Anggaran 2021 yang disepakati sebesar Rp6,718 triliun.
“Disepakati APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6,718 triliun,” kata Roy Rizali Anwar kepada wartawan.
Roy Rizali Anwar mengungkapkan peningkatan Rancangan APDB Perubahan ini dikarenakan adanya dana transfer dari pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik.
“Juga hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA dan SMP sebesar Rp539 miliar,” jelasnya.
Ditambahkan Kepala Bappeda Kalsel H Nurul Fajar Desira bahwa APBD Perubahan Kalsel Tahun Anggaran 2021 difokuskan pada penanganan kesehatan, khususnya penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampak banjir yang lalu.
“Fokus pada penanganan kesehatan dan dampak banjir yang lalu,” kata Fajar Desira.
Diungkapkannya penanganan pasca banjir ini lebih pada perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, rumah, sekolah dan lainnya.
“Perbaikan itu pada anggaran perubahan,” tegasnya.
Penulis : Sopian