Banjarmasin, BARITO – Dewan Pimpinan Daerah Forum Intelektual Dayak Nasional (FIDN) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar diskusi bersama para pengurus cabang secara virtual melalui aplikasi Zoom, yang dipusatkan di salah satu Hotel di Banjarmasin, Sabtu (02/10/2021).
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum FIDN Kalsel Bujino A Salan SH MH dan acara dipandu Sekjen Ahmad Syairani Sebelum diskusi digelar doa bersama untuk para pengurus yang telah tiada seperti Wanto KA Salan SH MH , ibu Galuh Sally dan Sawandi Nata . Sebagai Nara sumber diacara tersebut yakni Dr Murjani M Kes dan Prof Husaini dosen ULM . Keduanya adalah Ketua dan amggota Dewan Pakar FIDN Kalsel Berbagai masalah dibahas terutama berkaitan visi misi organisasi. dalam rangka meningkatkan SDM dan pengembangan UMKM.
Wakil Ketua FIDN Kalsel Ari Tandau menjelaskan, konsep tersebut digalakkan untuk menunjukkan kearifan lokal lewat produksi usaha.
“Hal ini sebagai bentuk keikutsertaan FIDN dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi anggota, itu yang utama,” katanya.
Kendala yang dihadapi para anggota juga dibicarakan dalam diskusi.
Diantaranya permasalahan yang dialami, adalah sulitnya mendapatkan izin edar sebuah produk.
“Di kesempatan ini saya meminta perhatian pemerintah supaya lebih dipermudah regulasinya,” ungkap Alfisah, salah seorang pelaku UMKM yang bergerak di bidang herbal, kepada wartawan usai acara
Adapun UMKMnya tersebut memproduksi teh herbal dan kopi dari kearifan lokal, seperti pasak bumi, akar saluang balum, dan kayu bajakah.
“Alhamdulillah hasil produksi saya sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia,” lanjut Alfisah.
Dia menegaskan, dalam pengurusan izin, ia diarahkan ke izin industri, padahal menurutnya, usahanya ini hanya UMKM.
“Maunya saya bagaimana UMKM ini dibina, dipermudah regulasinya, supaya produksi herbalnya bisa bersaing dan dibantu pemasarannya,” tegas Alfisah.
“Harapan saya semoga melalui forum ini suara kami bisa didengar oleh pemerintah daerah,” sambungnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, pihak FIDN Kalsel akan mencoba membicarakannya lebih intensif lagi ke para pemangku kepentingan.
Karena selama ini, pembinaan dari pemerintah dianggap tidak berkelanjutan. Padahal sudah sering diadakan pelatihan wirausaha.
“Sehabis pelatihan bubar, kami disuruh mandiri. Seumpama 10 peserta, paling 1 yang mampu,” keluh Abdul Karim, salah seorang Anggota Dewan Penasihat FIDN Kalsel.
Penulis: Mercurius