Banjarmasin, BARITO – Usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang tuai polemik, akhirnya mulai direspon wakil rakyat di Rumah Banjar, salah satunya datang dari anggota Fraksi Partai Golkar Kalsel H Troy Satria.
Troy Satria sependapat dengan saran Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalsel, yang meminta pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan untuk ditunda.
“Saya sarankan lebih baik ditunda saja,” ujar Troy, Kamis (26/8/2021).
Kepada wartawan di Banjarmasin, Troy Satria beralasan penundaan itu dengan melihat situasi dan kondisi saat ini masih menghadapi pandemi Covid-19.
Anggota Komisi IV membidangi kesejahteraan masyarakat ini menambahkan secara aturan pengadaan mobil dinas itu memang dibolehkah, tapi pemerintah daerah juga harus melihat kondisi saat ini dimana kita masih berjuang memutus mata rantai penyerbaran virus corona.
“Aturannya memang membolehkan, tapi dilihat juga situasi dan kondisinya,” tukas Troy.
Lanjutnya tentu sangat tidak elok kita membeli mobil dinas baru, sementara rakyat kita banyak yang terdampak pandemi Covid-19, karena itu lebih baik kita tunda saja pengadaannya.
Ketua DPD AMPG Partai Golkar Kalsel ini menilai dengan situasi dan kondisi saat ini tentu tidak menjadi prioritas pengadaan mobdin baru tersebut, apalagi selama beberapa waktu ini tanpa mobdin juga tidak menghambat aktifitas para wakil ketua dewan.
“Selama beberapa waktu ini, tanpa ada mobil dinas aktifitas mereka tetap lancar saja,” tandasnya.
Ia pun yakin tiga wakil ketua dewan itu juga bisa memahami situasi dan kondisi saat ini, saya yakin mereka juga berpikiran sama lebih baik ditunda saya pengadaan mobdin baru tersebut, karena banyak warga yang terdampak virus corona.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin, yang kembali ditanya sikapnya tegas menyatakan sebagaimana saat rapat anggaran kemarin tetap menyarankan kepada pemerintah provinsi lebih baik mempertimbangkan pengadaan mobdin baru itu untuk ditunda.
“Sedari awal saya sarankan dipertimbangkan untuk ditunda,” tegasnya.
Karena usulan itu momentumnya tidak tepat disaat pandemi Covid-19, imbuhnya sehingga dikhawatirkan menjadi polemik ditengah masyarakat.
Sikap saya ini, tukasnya kemungkinan juga diikuti dua wakil ketua dewan lainnya, Hj Mariana dan Hj Karmila, karena sama-sama memikirkan situasi dan kondisi saat ini, kita lebih baik fokus mengatasi memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kalsel.
Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalsel, menurutnya mungkin juga bersikap sama mempertimbangkan usulan itu, meski pun secara aturan membolehkan pengadaan mobdin.
“Tapi jangan hanya di dewan saja yang dikritik, kan di pemerintah daerah juga ada pengadaan mobdin,” cetusnya tanpa merinci kapan pengadaannya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah melalui Kepala Bagian Tata Usaha Riduansyah mengungkapkan usulan pengadaan mobdin baru itu diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, yang mengatur harga standar pengadaan barang dan jasa termasuk biaya perjalanan dinas.
“Sesuai Perpres, maksimal harga per unit mobilnya sekitar Rp700 juta lebih, jenis mobilnya seperti Fortuner atau Pajero Sport,” terangnya.
Riduan mengungkapkan usulan pengadaan mobdin baru itu diusulkan di dalam Sistem Pembangunan Informasi Daerah (SPID) Pemprov Kalsel.
“Dikabulkan atau tidak, itu tergantung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kementerian Dalam Negeri,” tandasnya.
Lanjutnya sementara posisi kami di sekretariat dewan ini hanya sebatas mengusulkan dari usulan yang disampaikan anggota dewan.
“Kami sebatas mengusulkan bukan pengambil keputusan,” pungkasnya.
Penulis : Sopian