DPRD Kalsel Bahas Kamtibmas Songsong Pilkada 2020

Rapat dengar pendapat menyongsong kesiapan pelaksanaan Pilkada Kalsel serentak 2020.(foto : sophan/brt)

Ka BIN : Alhamdullilah Kalsel Aman

Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel dan stakeholder terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dalam menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalsel Tahun 2020.

Rapat dengar pendapat dalam upaya membangun sinergitas dan kemitraan antar lembaga di Kalsel ini bertempat di Ruang Rapat Ismail Abdullah Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (8/6/2020).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK didampingi wakilnya M Syaripuddin dihadiri sejumlah anggota dewan, Sekdaprov Kalsel beserta jajaran dan unsur Forkopimda Kalsel serta Ketua FKUB Kalsel.

Supian HK yang memimpin rapat menerangkan rapat dengar pendapat ini dilaksanakan dalam rangka membahas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menyosong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalsel Tahun 2020 serta hal-hal lainnya termasuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Sementara itu Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Abdul Haris Makkie mengungkapkan pelaksanaan Pilkada Kalsel serentak 2020 harus tetap berpedoman dalam protokol kesehatan guna memutus penyebaran Covid-19 agar tidak ada klaster-klaster Covid-19 lainnya.

“Kita berharap semoga Agustus data persebaran Covid-19 di Kalsel sudah melandai,” ungkap Abdul Haris.

Sedangkan Karo Ops Polda Kalsel Kombes Pol Isdiyono, SH memaparkan situasi aktual kesiapan pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, ia juga mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan kesiapan-kesiapan tidak hanya terkait Covid-19, namun juga terkait Pilkada dan karhutla.

Dikesempatan itu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Kalsel Brigjen Pol Winarto menegaskan untuk kewilayahan berdasarkan diteksi dini pihak intelijen sejauh ini kondisi di Kalsel terpantau aman dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Kalsel serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Alhamdullilah, insyaallah wilayah Kalsel aman,” ucap Winarto kepada wartawan.

Meski ada kejadian seperti di Polsek Daha Selatan Kabupaten HSS dan merebaknya pandemi Covid-19, lanjutnya, itu juga jadi atensi dan disikapi bersama, karena itu kita perlu harus koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

“Kita juga melakukan pemetaan wilayah dan koordinasi dengan instansi terkait,” imbuhnya.

Ditegaskannya dengan kondisi sejauh ini aman terkendali, tentu dalam diteksi dini kita selalu melakukan koordinasi, salah satunya melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Sementara Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin

menyampaikan catatan kecilnya terkait tingkat kerawanan Pilkada di Kalsel mencapai angka 69,70 persen, ia pun mengusulkan agar para petugas pemilu nantinya di rapid test dahulu.

“Kerja kita ini kerja gotong royong bersama agar terciptanya keamanan bersama,” pungkasnya.

Disampaikan juga oleh Kepala Kesbangpol Kalsel Heriansyah untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kalsel serentak di tahun 2020 ini, baik di tingkat provinsi, lima kabupaten dan dua kota, kita telah melaksanakan berbagai kegiatan sebelum merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19).

“Kegiatan yang kita laksanakan seperti sosialisasi pemilu kepada para pemilih pemula, kemudian partai politik dan selalu melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” terang Heri.

Sedangkan kegiatan lainnya, lanjut Heri, Rabu tadi pak gubernur selaku pembina politik melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi kepada KPU dan Bawaslu.

Selanjutnya ditindaklanjuti rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU RI dan Bawaslu RI, imbuhnya yang dalam rakor tersebut ditegaskan bahwa pemerintah harus siap mendukung kegiatan Pilkada ini karena agenda nasional.

Lanjut Heri, Sabtu tadi kita juga melaksanakan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk penganggaran tambahan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka strukturisasi anggaran hibah mereka.

“Kita terus melaksanakan kegiatan ini dalam rangka terlaksananya kegiatan Pilkada 2020,” tandasnya.

Senada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalsel H Mirhan menegaskan pihaknya turut berperan aktif mensukseskan pelaksanaan Pilkada Kalsel serentak 2020 ini yakni menjalin kerjasama dengan KPU dan tokoh-tokoh agama.

“Peran FKUB ini menjalin kerjasama dengan KPU dan masing-masing tokoh agama,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Kalsel ini mencontohkan pihaknya dengan melibatkan tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada masing-masing umatnya agar berperan aktif mensukseskan Pilkada ini.

“Imbauan agar menggunakan hak pilih dan mentaati aturan dari pemerintah, terutama ditengah pandemi Covid-19 ini, bagaimana mengikuti aturan protokol kesehatan,” terangnya.

Ditegaskannya pihaknya tetap berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama termasuk soal tidak dibenarkannya money politik (permainan uang, red).

Sedangkan anggota Komisi I DPRD Kalsel membidangi pemerintahan dan hukum, H Hasanuddin Murad menyoroti perlunya dana tambahan Pilkada ini disaat pandemi Covid-19 belum dipastikan kapan berakhirnya, karena nantinya perlu menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) dan sebagainya karena harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19 dalam rangka penyelenggaraan Pilkada ini.

“Implikasinya tambahan dananya akan cukup besar,” tukasnya.

Lanjut mantan Bupati Batola dua periode ini, sementara pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada ini juga melakukan rekopusing dan realokasi anggaran untuk sepenuhnya dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 ini.

Solusinya apakah boleh Pilkada ini menyangkut APD terkait protokol kesehatan itu menggunakan dana penanggulangan pandemi Covid-19. Menurut saya, itu boleh saja, namun sebaiknya nantinya disepakati dulu oleh DPRD (Banggar) dan pemerintah daerah, artinya pemerintah daerah boleh menggunakan dana itu, tapi hal itu terlebih dahulu di konsultasikan juga dengan BPK dan BPKP supaya satu persefsi agar tidak berimplikasi hukum.

“Karena di TPS-TPS nanti harus diterapkan protokol kesehatan dan itu perlu anggaran besar, karena itu masalah ini dibahas lagi nanti bersama KPU dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.

Penulis : Sopian

Related posts

Arifin-Akbari Programkan Rp1 Miliar Untuk Kelurahan dan Peningkatan Dana Operasional Ketua RT/RW Rp1 Juta/Bulan

15.074 Kotak Suara Pilkada Kalsel 2024 Mulai Didistribusikan ke Gudang Logistik

Muhidin-Hasnur Pendaftar Kedua di Pilgub Kalsel 2024