Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan mendukung sepenuhnya berbagai langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah ini.
Dukungan itu disuarakan anggota Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kepada wartawan usai rapat kerja dengan PT Ambapers dan PT Bangun Banua di Banjarmasin, Selasa (16/6/2020).
“Upaya peningkatan PAD, seperti yang dilakukan PT Ambapers, itu kita dukung,” kata Yani Helmi.
Diakui politisi Golkar ini, selama ini PT Ambapers hanya berkonsentrasi pada pungutan chanel fee, namun kini perusahaan daerah itu mengembangkan ke arah usaha lain yang bisa meningkatkan penghasilannya.
“Bagi hasil pungutan chanel fee ini harus ditingkatkan dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” jelas adik kandung Gubernur Kalsel ini.
Diungkapkan Yani Helmi, dari hasil pungutan tersebut, PT Ambapers sebagai pengelola Alur Ambang Sungai Barito hanya menerima bagi hasil sebesar 12,5 persen, padahal harusnya lebih banyak.
“Minimal 20 persen prosentase bagi hasilnya, karena pemerintah daerah memerlukan anggaran besar untuk recovery pasca Covid-19,” tambahnya.
Sementara itu Direktur Utama PT Ambapers Zulfadli Gazali mengatakan pihaknya kini mengurus izin konsesi untuk pengelolaan alur, tujuannya agar PT Ambapers bisa melakukan kegiatan usaha lain.
“Tinggal progressnya saja di Kementerian Perhubungan,” ujarnya didampingi Direktur Didit Handoko.
Diakui Zulfadli target PAD yang disetorkan PT Ambapers sebesar Rp50 miliar saat ini tercapai Rp20 miliar lebih dan diharapkan target itu bisa terpenuhi pada akhir tahun.
“Kalau konsesi keluar, maka PT Ambapers tidak hanya mengelola alur dan memungut chanel fee, tapi juga jenis usaha lain,” kata Zulfadli.
Lanjutnya sementara ini PT Ambapers hanya memberikan pelayanan atau fasilitas bagi pengguna alur, namun kini mengalami penurunan sekitar 10 persen dibandingkan sebelum pandemi Covid-19.
“Batubara yang melintas biasanya mencapai 10 juta metrik ton per bulan, namun sekarang hanya 7 juta metrik ton per bulan,” jelasnya.
Penulis : Sopian