Banjarmasin, BARITO – Adanya kebijakan tes antigen bagi pelajar tingkat SMA/SMK untuk persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) tuai protes dari Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membidangi pendidikan.
Protes tersebut disampaikan
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin saat menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.
“Kami akan mengirim surat sebagai protes keras kepada Gugus Tugas penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Kalsel,” ujar Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Rabu (13/10/2021).
Alasan Lutfi adanya kebijakan yang mewajibkan tes antigen bagi pelajar di tingkat SMA/SMK ini tanpa dibarengi bantuan apapun karena anggarannya tidak ada.
Politisi Gerindra ini mengingatkan harga untuk setiap siswa melakukan tes antigen tersebut paling murah Rp70 ribu dan sifatnya hanya satu kali penggunaan.
“Kalau dilakukan hanya satu kali tidak ada manfaat berkelanjutannya, akhirnya hanya menimbulkan beban bagi orang tua murid,” paparnya.
Ia menilai keputusan Pemprov Kalsel tersebut juga tidak matang dan bukan menjadi solusi untuk saat ini, karena dengan tes antigen tersebut manfaat yang didapat juga tidak seimbang dengan PTM yang digelar berkelanjutan.
“PTM memangnya hanya digelar sekali, kami tidak setuju adanya kewajiban dari gugus tugas ini,” tegasnya.
Lutfi meminta agar kebijakan yang dikeluarkan oleh gugus tugas jangan sampai memberati masyarakat khususnya bagi pelajar yang akan melaksanakan PTM.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel M Yusuf Effendi menjelaskan pemberlakuan tes antigen ini hanya sekali untuk mengawali PTM. Adapun untuk masalah anggaran agar tidak menjadi beban dirinya meminta agar kepala sekolah tingkat SMA/SMK berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalsel.
Ia berharap nantinya ada bantuan biaya dari Dinkes Kalsel berupa fasilitas untuk pelaksanaan tes antigen tersebut.
Penulis : Sopian