Pelaihari,BARITO – Kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dari DPRD Pulang Pisau Kalteng Kamis, (2/7) diterima ketua DPRD Tala Muslimin dan ketua-ketua komisi serta anggotanya diaula kantor DPRD Tala. Rombongan DPRD Pulang Pisau sebanyak 25 orang tersebut selanjutnya terjadi dialog dengan jajaran DPRD Tala, dan mereka dipimpin langsung ketuanya H.Ahmad Rifai.
Dengan jamuan sederhana, anggota DPRD Pulang Pisau ini pun menikmati kunker mereka walau tidak harus makan siang disebuah rumah makan, melainkan sajian makanan siap saji telah disiapkan.
Ketua komisi 2 DPRD Tala Edy Porwnto mewakili ketua DPRD Tala Muslimin usai menerima DPRD Pulang Pisau dalam keterangan persnya mengatakan, kunjungan mereka garis besarnya melakukan perbandingan bagaimana pengelolaan keuangan, dimana hal ini juga menjadi tugas dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tala sendiri tentang bagaimana struktur anggarannya, termasuk Panitia Khusus (Pansus) dananya dari mana.
“Terjadi tukar pikiranlah, dan dari DPRD Tala menghadirkan pula Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) dan dari Bappeda Tala yang menyampaikan adanya pertanyaan bagaimana pengelolaan sarwang burung wallet yang banyak terdapat di Kalteng,”kata Edy.
Banyak sharing yang terjadi dalam kunker tersebut. Kunker merupakan Simbiosis Mutualisme atau saling menguntungkan, dimana DPRD Pulang Pisau memberikan informasi, begitu pula dari DPRD Tanah Laut terhadap perkembangan-perkembangan yang telah dicapai.
Menurut Edy pula, Kabupaten Tanah Laut yang sementra ini unggul disektor pariwisata yang mereka tidak punya, salah satunya pantai. DPRD Pulang Pisau juga selanjutnya melakukan kunjungan ke Pantai Takisung, dan dalam masa pandemi covid 19 pengelola pantai Takisung tetap menerapkan protokol kesehatan. Intinya saling melengkapi apa yang diras perlu untuk dilengkapi lewat kunker ini.
Sementara itu wakil ketua DPRD Pulang Pisau H.Ahmad Faturahman
dikonfirmasi mengatakan, kunker ke Kabupaten Tanah Laut dalam rangka untuk mengetahui bagaimana untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Laut dalam pengelolaan keuangan sudah sangat fokus sekali karena ditangani satu SKPD yakni Bapenda.
“Di Kabupaten Pulang Pisau sendiri pengelolaan keuangan masih melekat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) dimana disitu masih ada pendapatan, penggelolaan keuangannya dan aset juga, maka dalam pengelolaan keuangannya bisa dikatakan belum maksimal,”jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD Pulang Pisau melihat bahwa pengeloalaan keuangan di Kabupaten Tanah Laut sangat maksimal sekali karena dari segi pendapatan dikelola oleh Bapenda. Itulah yang menjadi bahan bagi DPRD Pulang Pisau nantinya kedepan mengembalikan yang mengurusi pendapatan seperti semual, karena adanya peraturan tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) tahun 2017 maka ada penggabungan pengelolaan keuangan daerah. Intinya ada pemisahan pengeloalaan keuangan daerah dan aset serta pendapatan daerah.
DPRD sebagai lembaga pengawasan sebagai salah satu fungsinya, banyak didapatkan DPRD Pulang Pisau, khususnya bagaimana pengawasan tentang pendapatan daerah.
Ia menambahkan, di Kabupaten Pulang Pisau sendiri memang sektor pendapatan terbesar adalah dari hasil sarang burung walet. Ada Perda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak sarang burung walet, namun diakui pada saat sekarang juga masih belum maksimal yang menyangkut pajak, dimana pada 5 tahun lalu pajak dikenakan 2,5 persen dari hasil yang punya sarang burung walet atau dalam bahasa lain sama dengan Zakat dari 2,5 persen pajak tadi, dan itupun belum maksimal juga, tutupnya.
Mengahiri kunker DPRD Pulang Pisau ke DPRD Tanah Laut saling tukar menukar plakat kedua daerah, dan pengalungan kain motif Sasirangan oleh ketua Komisi 2 DPRD Tala Edy Porwanto kepada salah seorang anggota DPRD Pulang Pisau.
Penulis: Basuki