Banjarmasin. BARITOPOST.CO.ID – Dua terdakwa perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada ganti rugi lahan Bendungan Piani Kabupaten Tapin, akhirya divonis masing-masing selama 5 tahun dan 2 bulan penjara.
Kedua terdakwa adalah Mantan Kades Pepitak Jaya Sugiannor dan salah satu warga bernama Herman.
Pada putusannya,majelis hakim yang diketuai Suwandi SH juga mendenda keduaya masing-masing sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan penjara.
Keduanya dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf E jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP. Dan pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Baca Juga: Pelaku Perkelahian Maut “Malming Berdarah” di Sei Jingah Terancam Pasal Pembunuhan Berencana
Atas putusan majelis hakim tersebut, kedua terdakwa menyatakan pikir-pikir, karena masih ada tujuh hari untuk menentukan sikap.
Pada putusannya majelis hakim tidak menyertakan kepada kedua terdakwa untuk membayar uang pengganti seperti pada tuntutan JPU.
Diketahui sebelumnya, JPU telah menuntut keduanya masing-masing selama 5 tahun, dan juga dikenakan pidana denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu, Sugianor dituntut membayar uang pengganti senilai Rp800 juta, dan Herman dituntut membayar uang pengganti Rp954 juta, dengan ketentuan sama yakni apabila tidak bisa membayar maka diganti kurungan badan selama 3 tahun.
Ada hal menarik dalam salah satu pertimbangan majelis hakim, dimana majelis menyatakan kalau para terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
Salah satunya Fahruddin Sanusi oknum pegawai BPN yang ikut menikmati ganti rugi lahan masyarakat sebesar Rp1,9 miliar.
Baca Juga: Malming Berdarah di Sei Jingah yang Tewaskan Dua Bersaudara Diduga Dipicu Pesta Miras
“Walaupun mengharapkan putusan bebas, tapi kita tetap menghornati putusan majelis. Apalagi tadi majelis ada menyebut nama orang lain yang ikut menikamti uang tersebut selain klien kita,” ujar Rahmi Fauzi yang juga berharap agar oknum baik BPN maupun
jaksa yang disebut saat dipersidangan juga ikut diseret.
Dikerahui, dalam kasus ini, penyidik Kejati Kalsel telah menyeret tiga terdakwa, salah satunya bernama almarhum Akhmad Rizaldy.
Proyek bendungan Tapin sendiri telah menghabiskan anggaran Rp 1 triliun, dan merupakan proyek multi year antara 2015 sampai 2020.
Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya
