Palangkaraya, BARITOPOST.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dukungan tersebut selain melakukan rasinonalisasi anggaran di internal lembaga legislatif, DPRD Provinsi Kalsel juga meningkatkan kinerja melalui tiga fungsinya, yakni legislasi (payung hukum), budgeting (penganggaran) dan controling (pengawasan).
Komitmen itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo seusai mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel terkait terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, Jumat (21/2/2025).
Kartoyo mengatakan, diawal masa kepemimpinan Presiden dan kepala daerah yang baru ini maka pihaknya akan meningkatkan fungsi dewan, yakni legislasi, budgeting dan pengawasan.
“Kita kan tahu, kepala daerahnya baru, presiden baru, instruksi efisiensi juga sudah diluncurkan, jadi kita menunggu kejelasannya program mana saja yang terkena dampak efisiensi,” ujar
Kartoyo.
Ia menegaskan selain ikut melakukan rasionalisasi anggaran di DPRD Provinsi Kalsel, pihaknya juga akan mengimbanginya dengan meningkatkan kinerja terutama di bidang pengawasan, terutama program-program pembangunan yang terkena dampak efisiensi tetap dapat berjalan.
“Dewan meningkatkan kinerja di bidang pengawasan,” tegasnya.
Lanjutnya pengawasan itu penting jangan sampai program-program pembangunan di Kalsel itu tidak jalan.
“Tadinya yang uangnya misalkan 100, sekarang cuma tinggal 40, ya tetap program mana yang prioritas itu yang diutamakan,” pungkasnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya