Banjarmasin, BARITO – Sejumlah pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Kalsel melakukan kunjungan ke KPU Provinsi dan Bawaslu Kalsel, Selasa (7/4) pagi. Kedatangan pengurus dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan deteksi dini terhadap kerawanan dan potensi konflik di daerah. Khususnya menjelang Pemilu 2019.
Sekretaris FKDM Provinsi Kalsel, Khairusalam menuturkan, kedatangan mereka ke lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi juga adalah dalam rangka penggalian dan berbagi informasi berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu baik mengenai DPT (daftar pemilih tetap) atau DPTb (daftar pemilih tambahan) serta hal hal teknis lainnya.
“Kami juga membahas tentang daerah perbatasan, maupun yang terisolir. Apa saja yang dilakukan oleh KPU untuk mengantisipasi kendala geografis tersebut,” jelasnya.
Seperti diketahui, beberapa daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau misalnya di Kabupaten Tabalong dan Kotabaru.
Terhadap hal itu, menurut sekretaris FKDM, pihaknya ingin memastikan bahwa beberapa kendala misalnya distribusi logistik dan hal teknis lainnya misalnya mati lampu, kotak suara dan surat suara, transportasi dan informasi yang terbatas telah diantisipasi KPU.
Pada rapat di KPU Provinsi Kalsel tersebut, para pengurus FKDM Kalsel diterima Komisioner Siswandi Reyaan dan sekretaris.
Sedangkan di kantor Bawaslu, yang saat itu semua komisioner tidak berada di tempat lantaran dipanggil Bawaslu Pusat, pihaknya mengaku banyak mendapatkan penjelasan dan berbagi infomasi mengenai daerah yang rawan atau TPS rawan dari pihak sekretariat yakni kasubbag dan beberapa staf.
“Ada TPS yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Ini akan berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan,” jelasnya.
Walaupun untuk daerah Kalsel, imbuhnya, secara umum masuk kategori rendah kerawanannya. Berkaitan dengan pemetaan TPS rawan, menurutnya pihak bawaslu sudah dan sedang melakukan beberapa tahapan sebagai antisipasi . Pertama, tahapan sosialisasi, kedua pengumpulan data, ketiga rekapitulasi Data TPS rawan dan ke- empat publikasi data berkaitan dengan TPS rawan. Selain itu, FKDM Provinsi juga menyoroti tentang netralitas ASN serta aktivitas di media sosial.tya