Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalsel 2023-2043 menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kamis (13/7/2023).
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalsel dalam laporannya yang dibacakan oleh anggota Pansus I, Ir H Agus Mulia Husin menyampaikan materi Raperda tentang RTRW Provinsi Kalsel 2023-2042, salah satunya mengenai pertambangan.
“Pansus I mengharapkan agar memperhatikan usaha pertambangan yang memasuki wilayah jalan nasional agar tidak menimbulkan dampak kerusakan jalan seperti contoh pada kilometer 171 di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu,” papar Agus Mulia.
Baca Juga: Dana SILPA Kalsel Rp1,5 Triliun, Begini Penjelasan Bakeuda
Agus juga menekankan besar harapan Pansus I Raperda ini bisa mendorong pemanfaatan kawasan agar lebih memperhatikan dampak bagi masyarakat. Setelah raperda ini disetujui, maka ini yang menjadi acuan bagi kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Kalsel, apabila ada kabupaten/kota yang melanggar tata ruang yang sudah ditetapkan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Semoga dengan adanya RTRW yang baru ini dapat tertata dengan baik dan bisa mengatasi masalah yang sudah ada di Provinsi Kalsel,” pungkas Agus.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor melalui Sekda Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyampaikan semoga Raperda RTRW ini setelah menjadi Perda nanti bisa memberikan kepastian hukum dalam pembangunan yang berkelanjutan, seimbang, merata dan tentunya terintegrasi di seluruh sektor sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalsel.
“Tahap selanjutnya adalah proses evaluasi pemerintah melalui mendagri untuk melakukannya pencermatan guna memastikan tidak ada ketentuan dalam raperda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, besar harapan kami pemerintah melalui mendagri akan menyampaikan hasil evaluasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Raperda tentang RTRW Provinsi Kalsel tahun 2023-2043 dapat segera ditetapkan menjadi perda,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Sekda Provinsi Kalsel juga menyampaikan rincian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024.
Baca Juga: PPK dan PPS KPU Tanbu Terlindungi Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan
Roy Rizali Anwar merincikan pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp10.056.958.165.145,00, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp10.308.381.130.575,00, penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp308.911.465.430,00, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang diestimasi sebesar Rp108.911.465.430,00, dan pencairan dana cadangan sebesar Rp200.000.000.000,00. Pencairan dana cadangan ini merupakan hasil pembentukan dana cadangan yang dianggarkan pada apbd tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Terakhir, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp57.488.500.000,00. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada Bank Kalsel, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor keuangan dan meningkatkan daya saing daerah.
“Melalui dokumen KUA-PPAS APBD 2024, Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, kami sadar bahwa tanggung jawab ini memerlukan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan di DPRD,” tutupnya.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya