Jakarta,BARITO – UNTUK kesekian kalinya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan menggelar aksinya di Jakarta.
Aksi massa KAKI Kalsel yang dipimpin Ketuanya H Akhmad Husaini dan kerap menyampaikan aspirasinya di Komite Anti Korupsi (KPK) Jakarta itu kali ini menyasar ke Kementerian BUMN dan Kementerian Energi Sumberdaya Mineral dan Kantor Kejagung Jakarta,Senin (13/12/2021) . Sederet permasalahan dan dugaan korupsi yang ada di Kalsel dibawa LSM KAKI Kalsel untuk dilaporkan ke pusat. Berbeda dengan aksi aksi sebelumnya,kali ini LSM KAK I Kalsel dalam aksinya menggandeng mahasiswa yang tertulis di spanduk mahasiswa se Jabodetabek.
Dalam aksinya, LSM KAKI meminta Kejagung untuk melakukan penyelidikan di PTPN (Persero XIII Danau Salak Kabupaten Banjar.
Menurut Akhmad Husaini, PTPN di Danau Salak yang merupakan BUMN yang bergerak dalam bidang kelapa sawit dan penanaman karet dalam areal lokasi yang dikelola Hak Guna Usaha (HGU).
Oleh PTPN diduga ada kerjasama dengan pihak swasta untuk mengelola sebagian lahan perkebunan dengan PT GPS/MAS.
Pria yang akrab disapa H Usai itu dalam orasinya juga meminta Kejagung atau Jaksa Agung segera menuntaskan kasus pengadaan tanah di Muara Tapus Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU) yang merujuk berita jejak rekam online pemeriksaan Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus adanya dugaan pembelian tanah tersebut yang mark up “Namun sampai sekarang tidak jelas status hukumnya, hal ini dikhawatirkan adanya persepsi masyarakat di Kabupaten HSU bahwa mengendapnya kasus pengadaan tanah tersebut karena adanya dugaan menjadi ATM pihak penyidik dari Kejagung Jakarta sehingga kasus itu mengendap cukup lama dan tidak jelas sampai sejauh mana penanganan perkara itu.
“Jangan sampai ini memunculkan dugaan persepsi macam macam di masyarakat, misalnya diduga jadi ATM oknum jaksa, Hari Antikorupsi diperingati apa cuma untuk seremonial ,tidak “tegas Usai dalam orasinya di atas bak mobil terbuka.
Mengenakan ikat kepala merah putih dan berkaca mata hitam Usai juga meminta pihak Jamwas Kejagung untuk lebih intens atau ketat mengawasi kinerja para jaksa di daerah.
SEDERET permasalahan di Kalsel dibawa LSM KAKI ke Jakarta yang ada di spanduk saat aksi di depan Kantor Kejagung (foto mercy)
H Usai misalnya berdasarkan informasi masyarakat menyoroti dugaan oknum oknum kejaksaan yang disinyalir juga bermain proyek baik langsung atau tidak langsung yang diduga di Kabupaten HSU
Indikasinya? Dimana menurut pria tinggi besar ini Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers saat OTT di Kabupaten HSU dalam proses pengadaan barang dan jasa adanya dugaan ploting market proyek dari tahun 2017 s/d 2001. “Ini menandakan lemahnya pengawasan oleh Kejari Amuntai (HSU) ,bagaimana mungkin ploting paket yang berlangsung lama tidak diketahui Kejari Amuntai ” tanya Usai
Pantauan Barito Post , selesai orasi Usai, beserta seorang perwakilan mahasiswa bersama petugas Kejagung masuk bersama sama untuk menyerahkan dokumen berkas tuntutan aksi.
Penulis/Editor Mercurius