Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Selatan bertindak cepat dengan menonaktifkan H Abdul Wahid sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Utara, pasca ditetapkannya Bupati HSU itu sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) atas dugaan menerima suap dengan total Rp18,9 miliar.
Selain itu gubernur juga menyampaikan usulan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menonaktifkan Abdul Wahid sebagai Bupati HSU untuk disiapkan pelaksana tugas (Plt).
Penonaktifan Abdul Wahid sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU dan usulan nonaktif sebagai Bupati HSU pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel H Supian HK kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat (19/11/2021).
Supian HK menuturkan pihaknya di internal Partai Golkar Kalsel sangat prihatin dengan kondisi H Abdul Wahid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tapi kami juga menghargai dan menghormati keputusan KPK, karena itu kami menyerahkan sepenuhnya kasus yang membelit kader Golkar ini kepada penegak hukum.
“Apapun nantinya keputusan penegak hukum, maka kami taat dengan aturan, tapi kami juga mengacu pada asas praduga tak bersalah, meski beliau sudah tersangka tapi belum menjadi terpidana,” ujar Supian HK.
Supian HK menambahkan untuk aturan kami di Partai Golkar, begitu status Abdul Wahid sebagai tersangka, maka untuk menjalankan roda organisasi partai di Kabupaten HSU, jadi mulai hari ini kami nonaktifkan beliau sebagai ketua partai, selain itu dari hasil komunikasi kami dengan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel yang juga sebagai Gubernur Kalsel juga telah menyampaikan usulan ke Mendagri untuk menonaktifkan Abdul Wahid sebagai Bupati HSU dan menunjuk Plt-nya.
“Khusus untuk posisi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU, maka kami sudah memutuskan menyiapkan kandidat pengganti Abdul Wahid, yakni H Sahrujani,” sebutnya.
Ketua DPRD Kalsel ini juga berpesan dengan kejadian ini menjadi contoh bagi pihak eksekutif dan legislatif maupun partai politik yang ada di Kalsel, karena kita prihatin kasus dugaan korupsi dan suap ini kembali terjadi, sementara dampaknya turut dirasakan, baik oleh organisasi partai politik, pihak keluarga yang jadi tersangka maupun beliau sendiri yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena karir politiknya pun sudah berakhir.
“Semoga ini jadi pelajaran bagi generasi penerus nantinya, sementara kami sangat mendukung upaya KPK memberantas tindak pidana korupsi, mudah-mudahan ini yang terakhir se-Indonesia,” harapnya.
Soal kandidat yang nanti menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten HSU, Supian HK menyebutkan yang diusulkan itu dari provinsi, yakni dirinya sebagai sekretaris partai dan kader yang mewakili HSU, yakni H Sahrujani.
Diterangkannya sosok H Sahrujani yang saat ini menjabat Ketua Komisi III DPRD Kalsel adalah koordinator pemenangan pemilu Partai Golkar di HSU, selain itu pernah menjabat Ketua Harian Partai Golkar Kabupaten HSU dan pernah juga menjabat Ketua DPRD HSU serta berdomisili disana.
Supian HK menegaskan dirinya sebagai sekretaris partai di provinsi yang juga menjabat Ketua DPRD Kalsel tidak mungkin juga harus mengisi posisi Plt, sebabnya karena beban kerja yang sudah terlalu padat, sehingga yang layak sebagai kandidat untuk Plt Ketua Partai Golkar Kabupaten HSU itu adalah H Sahrujani.
“Sahrujani layak mengisi posisi Plt itu, apalagi nanti partai bersiap menghadapi 2024,” tandasnya.
Disinggung langkah apa yang akan dilakukan Golkar pasca kasus korupsi dan suap ini, terutama untuk memperbaiki nama partai di masyarakat, Supian HK menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi di internal organisasi partai serta menjadikan kasus ini sebagai pelajaran agar tidak kembali terulang.
“Kami juga mendoakan semoga Abdul Wahid diberikan ketabahan dalam menjalani kasusnya di KPK,” demikian Supian HK.
Penulis : Sopian