Banjarmasin, BARITO – Para pimpinan daerah se Kalsel, baik lintas sektoral maupun vertikal, kembali diingatkan oleh Gubernur Kalsel Syahbirin Noor untuk menggunakan anggaran sesuai peruntukannya, hal ini agar dapat dirasakan langsung masyarakat.
Bahkan dengan anggaran, baik untuk pembangunan secara fisik maupun layanan publik, jangan sampai terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau kena OTT KPK, semua akan ikut ludes,” ujar Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, mengingatkan Kepala Daerah se Kalsel, dampak korupsi seusai menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019.
DIPA 2019 disampaikan gubernur kepada Satuan Kerja (Satker) kementerian/lembaga dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) serta DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah di Mahligai Pancasila, Kamis ( 20/12).
Menurut Paman Birin, sapaan familiar Gubernur Kalsel itu, disampaikannya DIPA 2019, sebagai tindak lanjut dari penyerahan DIPA oleh presiden di Istana Negara, beberapa waktu lalu.
Disampaikannya DIPA 2019 ini, juga sebagai langkah awal bagi pemerintah untuk memulai, menata dan menyusun rencana aksi kinerja untuk menghadapi TA 2019 nanti.
“Sangat penting untuk kita perhatikan mengingat APBN dan APBD 2019, sebagian besar dibiayai dari sektor perpajakan. Sehingga manfaat dari program dan kegiatan yang dijalankan, harus kembali ke masyarakat, baik pembangunan secara fisik maupun layanan publik,” tegasnya.
Bahkan ujar gubernur, Presiden Joko Widodo meminta penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Bapak presiden meminta anggaran betul-betul dominan untuk kegiatan utama. Bukan habis untuk kegiatan-kegiatan pendukung, seperti kebanyakan rapat, perjalanan dinas, kebanyakan honor untuk tim,” tandasnya. slm