Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima penghargaan predikat Universal Health Coverage (UHC) atas keberhasilan pencapaian cakupan kepesertaan lebih dari 95% pada Program JKN dari total jumlah penduduk.
Penghargaan diberikan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin pada acara UHC Award Tahun 2024, Kamis (8/4) di Krakatau Ballroom TMII, Jakarta.
Gubernur mengatakan penghargaan ini merupakan hadiah bagi masyarakat Kalsel yang telah turut berkontribusi dalam penyelenggaraan Program JKN di Kalsel.
“Penghargaan ini adalah persembahan bagi masyarakat Kalsel dan sebagai hadiah juga bagi Provinsi Kalimantan Selatan yang memasuki Hari Jadi ke-74 di bulan ini,” ujarnya usai acara.
Baca juga: Peserta Uncle Hard Enduro 2024 Datang, 22 Pembalap Internasional Asal 12 Negara
Ia pun belum harap, penghargaan ini menjadi pemicu motivasi bagi setiap daerah untuk mencapai cakupan kepesertaan UHC dan penyelenggaraan Program JKN yang optimal di setiap daerahnya.
Gubernur tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel, karena telah berkomitmen dalam menyukseskan Program JKN di masing-masing wilayahnya.
“Tentu saja Predikat UHC yang diterima Provinsi Kalsel tidak akan terjadi tanpa adanya kontribusi dari masingmasing Kabupaten/Kota yang berkomitmen menyukseskan Program JKN di wilayahnya. Saya harap seluruh Kabupaten/Kota dapat terus konsisten mengawal penyelenggaraan Program JKN di daerahnya, karena program ini ada untuk kebaikan masyarakat di dalamnya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Banjarmasin Asmar yang turut hadir dalam acara UHC Awards turut menyampaikan apresiasi capaian dan komitmen yang telah dilakukan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Cabang Banjarmasin dalam memastikan masyarakatnya ter-cover dalam jaminan kesehatan.
Disebutkan, di wilayah kerja Cabang Banjarmasin, dari 7 kabupaten/kota yang ada, 5 yang telah mendapatkan predikat UHC yakni Kota Banjarbaru (98,82%), Kabupaten Banjar (97,07%), Tanah Laut sebesar 100%, Tanah Bumbu (100%), dam Barito Kuala (99,46%).
Asmar juga menyampaikan harapannya dengan penghargaan ini, ada peningkatan kualitas Pelayanan, tidak hanya di fasilitas kesehatan saja, tetapi juga dari pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Sehingga Pelayanan yang didapat oleh masyarakat dapat semakin baik, mudah dan jelas.
Pada kesempatan itu, Wapres menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN. Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program JKN,” terang Ma’ruf
Baca Juga: Internasional Paralayang Kalsel 2024 Dimulai, Diikuti 82 Peserta
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN. Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.
Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.
“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.
Baca Juga: Rancangan Perubahan APBD 2024 Disampaikan ke DPRD, Plh Bupati: Cakup Program Prioritas
Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik “Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.
Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.
“Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat. Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” kata Ghufron.
Penulis: */Salman
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya