Amuntai, BARITOPOST.CO.ID – Forum tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW NU) Kalimantan Selatan bernama Konferinsi Wilayah (Konferwil) yang ke IX dihentikan. Penghentian ini dilakukan Pengurus Besar atau PB NU Prof. Dr. KH Moh Mukri, Juma’at (9/6/2023) malam.
Sejatinya konferwil ini memiliki beberapa agenda teramat penting bagi organisasi agar terus berkhidmat untuk kemaslahatan umat. Agenda tersebut di antaranya menyusun program yang menjadi alur organisasi periode 2023-2028. Kemudian membuat berbagai rekomendasi internal maupun eksternal. Terkhusus lagi adalah memilih ketua tanfidziah PW NU Kalsel untuk lima tahun kedepan.
Sudah lazim dalam setiap konferwil memunculkan kandidat yang siap bersaing dan bertarung menjadi orang nomor satu. Namun penghentian konferwil menjadikan para kandidat harus mengurungkan niatnya.
Salah satu kandidat yang berhasil ditemui pasca dihentikannya konferwil IX adalah H. Syaifullah Tamliha, S. Pi, MS, Sabtu (10/6/2023). Dihadapan sejumlah awak media, aktivis PB PMII di era kepemimpinan H. Muhaimin Iskandar ini mengaku sangat berbesar hati dengan dinamika yang terjadi.
Baca Juga: Ketua TP PKK HST Sosialiasasikan Sahabat ASI
Ia menilai pengambilan keputusan PB NU ini yang didasari adanya temuan kesalahan dalam prosedur yang diatur dalam organisasi, tidak menyurutkan langkahnya. Justru semakin memantapkan niatnya membesarkan NU di Kalsel dengan berbekal rekomendasi 11 dari total 15 Pengurus Cabang (PC NU) se Kalsel akan tetap bersamanya. Walaupun kelanjutan pelaksanaan konferwil ini masih menjadi teka teki.
“Ya, saya ikuti semua apa yang menjadi kewenangan PB NU, seperti menghentikan konferwil maupun melaksanakan kembali nantinya, meskipun batas waktu yang belum ditentukan, bahkan mungkin saja setelah Pemilu 2024,” ucapnya.
Namun ia sangat menyayangkan penghentian konferwil ini. Meskipun didasari adanya aturan yang mengatur usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferwil selambat-lambatnya satu hari sebelum konferensi dilaksanakan. Semestinya panitia pelaksana atau bahkan PBNU yang datang ke Konferwil turut meneliti terlebih dahulu seluruh kelengkapan sebelum konferwil dimulai.
Idealnya ini tidak boleh terjadi, karena persoalan ini harus melihat dan memperhatikan secara menyeluruh. Apakah ini sudah diberitahukan panitia konferwil kepada peserta (PC NU) sebelum konferwil dilaksanakan. Atau mungkin terjadi karena adanya faktor-faktor lain.
“Bisa saja ini kesalahan peserta tapi mungkin saja disebabkan panitia ataupun sebaliknya, bahkan mungkin saja ini terjadi karena adanya perbedaan dukungan. Yaa kenapa tidak dilakukan pendekatan-pendekatan dan bermusyawarah, supaya konferwil tetap berjalan, demi keberlanjutan roda organisasi,” bebernya.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari PPP ini tidak menampik bakal menghadapi petahana Dr. KH. Abdul Hasib Salim, MAP (Anggota DPRD Kalsel Fraksi PDI Perjuangan) dengan rais syuriah KH. Muhammad Ramli. Bahkan mungkin saja kandidat lainnya seperti KH. Fauzan Shaleh maupun Nasrullah AR hingga KH. Darul Quthni yang dikenal sebagai pengurus masjid raya sabilal muhtadin.
“Setahu saya, untuk ahwa itu, 11 PC NU bersepakat menulis satu nama yakni Dr. KH. Muhammad Husein Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banjar sebagai Rais Syuriah PW NU Kalsel, kalau saya kan mencalonkan diri sebagai ketua tanfidziah,” sambungnya.
Baca Juga: Bersihkan Sungai Belitung Dari Sampah Plastik
Menurutnya lagi, konferwil yang diikuti 15 PCNU yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola), Tapin, Hulu Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai Selatan (HST) dan Hulu Sungai Utara (HSU). Kemudian Tabalong, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru. Serta dua cabang istimewa; PCNU Alabio dan Kelua ini tidak perlu dihentikan. Karena mempertaruhkan nama besar NU Kalsel yang dikenal sebagai basis nahdiyinnya terbesar di Indonesia.
“Silahkan PBNU kapan mau melanjutkan Konferwil IX NU Kalsel yang ditunda, saya selalu siap dan 11 PC NU juga istiqamah melanjutkan perjuangan ini,” tegasnya.
Dipastikan pula publik yang mengukuti jalannya Konferwil NU Kalsel di Ponpes Rakha Amuntai bukan hanya dari kalangan NU saja. Sejumlah organisasi keagamaan maupun yang lainnya, turut memantau jalannya konferwil. Apalagi tempat konferwil ini mempunyai historis dengan KH. Idham Chalid yang pernah memimpin PB NU selama 28 tahun lamanya. Tentu menjadi catatan dan penilaian yang beragam.
“NU memiliki AD/ART dan produk hukum lainnya. Tapi janganlah mengorbankan semuanya dengan menghentikan konferwil. Saya tidak dirugikan dengan penghentian ini, tapi organisasi dan umat yang merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Penulis: Marfai
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya