Teks. Persiapan Hari Pangan se-Dunia (HPS) di Muara Jejangkit terus dilakukan, karena waktunya tinggal dua bulan atau 18 Oktober nanti. Apalagi Presiden RI Joko Widodo bakal datang dan dihadiri seluruh petani nasional dan luar negeri. nampak Gubernur Kalsel (kiri) bersama wartawan saat melakukan penanaman. (sum/brt)
Banjarmasin, BARITO
Persiapan Hari Pangan se-Dunia (HPS) di Muara Jejangkit terus dilakukan, karena waktunya tinggal dua bulan atau 18 Oktober nanti. Apalagi Presiden RI Joko Widodo bakal datang dan dihadiri seluruh petani nasional dan luar negeri.
Namun ada keraguan untuk menyukseskan program Mentri Pertanian tersebut, sebab Danrem 101 Antasari Kol Inf Yudianto Putrajaya menyatakan, dengan pembukaan luas lahan sekitar 4000 hektar (ha) itu, ternyata di Jejangkit kekurangan petani dalam pengolahan sampai tanam panen.
“Terkait HPS di lahan lebak rawa Jengkakit muara seluas 4000 Ha itu, kendalanya kekurangan petani, kalau per KK dua ha, kama diperlukan 2.000 Ha. Namun warga Batola hanya bisa menyediakan 500 petani saja,” bebernya kepada anggota Komisi I DPR RI yang berkunjung ke markas Korem 101 Antasari.
Untuk sistem sudah dilakukan dengan cara pompanisasi, karena itu dinas terkait terus mensuprort penanaman lahan tersebut. Dalam mengerjakan pembukaan lahan cetak baru sawah itu merupakan perintah dari Panglima. Sebab setelah kedatangan Mentan yang kecewa lahan belum tersedia waktu itu hanya ratusan ha.
Namun setelah perizinan selesai dan dapat dikerjakan, pembukaan lahan itu digenjot dengan menurunkan 40 eksavator. Hingga melibatkan seluruh PNS dinas se Kalsel. Kini lahannya cetak sawah baru itu tinggal 30 persen lagi diharapkan panen tepat pada waktunya.
Menanggapi hal itu, Komisi I DPR RI akan melakukan evaulasi dan lintas komisi guna membhas HPS tersebut seperti apa dari Kementan. Dengan demikian jangan sampah salah langkah TNI dalam membantu dinas pertanian menyuskeskan HPS.
Ketua Komisi 1 DPR RI Azril Hamzah Tanjung mengatakan, terkait kekurangan petani bakal menggalkan HPS, harus dievaluasi dulu. Dengan kekurangan itu maka, harus ada kerjasama dengan departemen lain. “Tugas kami akan koordinasi lintas komisi,” imbuhnya. ndy