*Penyebab Kerusakan Jalan Akibat Pertambangan
Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Tindak lanjut penanganan jalan nasional pasca longsor di Kilometer 171, Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), ternyata masih menunggu hasil survei dan hasil desain, yakni hasil Detail Engineering Desain (DED), yang sedang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Karena dengan hasil survei dan hasil DED tersebut nantinya akan menentukan, apakah jalan nasional itu tetap disana atau bakal dipindahkan ke jalan alternatif.
Informasi ini diterima Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat bertandang ke Kementerian PUPR Republik Indonesia di Jakarta, Senin (28/11/2022).
BACA JUGA: Jalur Nasional Terputus
Rombongan Komisi III yang mempertanyakan tindak lanjut penanganan jalan nasional pasca longsor tersebut dipimpin Sekretaris, H Gusti Abidinsyah dan diterima oleh Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR, Ir Akhmad Cahyadi, M.ENG, SC.
Sedangkan kedatangan rombongan Komisi III membidangi infrastruktur dan pembangunan ini ke Kementerian PUPR, karena dipicu hingga kini belum ada kejelasan langkah perbaikan terhadap jalan nasional pasca longsor tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Gusti Abidinsyah menjelaskan, kedatangan mereka ke Kementerian PUPR untuk meminta ketegasan dan kejelasan terhadap penanganan jalan nasional yang longsor di Kilometer 171, Desa Satu Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
BACA JUGA: Akses Jalan Trisakti-Liang Anggang Rusak Berat
“Alhamdulillah, ada titik terang dari penjelasan Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I. Mereka menunggu hasil survei dan hasil desainnya, Detail Engineering Desain (DED), yang sedang dilakukan Kementerian PUPR. Hasil survei dan desainnya ini menentukan apakah jalan nasional itu tetap disana atau dipindahkan ke jalan alternatif,” ungkap Abidinsyah setelah menerima penjelasan dari pihak Kementerian PUPR.
Mantan birokrat ini menambahkan, jika terjadi pemindahan jalan nasional ke jalan alternatif, maka pihaknya meminta penekanan kepada penambang yang ada di sekitar jalan tersebut, agar tidak terulang kejadian serupa dikemudian hari.
“Kita berharap apapun hasil survei, hasil desainnya, kalau memang jalan yang longsor tidak bisa diperbaiki, tidak layak lagi, maka kita minta percepat penyelesaian jalan alternatif untuk dijadikan jalan nasional,” tandas politisi Demokrat ini.
Sementara itu, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Kementerian PUPR, Ir Akhmad Cahyadi, M.ENG, SC saat menerima rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel di ruang rapat mengatakan, dari hasil survei lapangan bahwa penyebab dari kerusakan jalan ini disebabkan oleh pertambangan.
“Jadi, kerusakan jalan ini disebabkan pertambangan,” sebutnya.
BACA JUGA: PUPR Kota segera Tangani Jalan Pengembangan Yang Terendam
Dari hasil survei lapangan itu, lanjut Akhmad Cahyadi, kemudian ditindaklanjuti rapat dengan Kementerian ESDM. “Hasil rapat dengan Kementerian ESDM, disepakati bahwa diminta untuk disiapkan DED nya dan tahun 2023 kita siapkan,” ujarnya.
Ditambahkannya, kemudian BPJN juga telah menyiapkan kajian atau desain untuk penanganan longsor. “Sekarang Kementerian PUPR sedang berfokus agar jalan tetap lancar,” pungkasnya.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi