Banjarmasin, BARITO – Merasa hak asasinya terabaikan, khususnya soal penangkapan, penetapan penahanan, hingga penyitaan harta benda miliknya, HM Noor Husni warga Kabupaten HSU melalui penasehat hukumnya mempraperadilkan Direktur Direktorat Reskrimsus Polda Kalsel.
Pada sidang praperadilan yang digelar di PN Banjarmasin HM Noor Husni yang diwakili penasehat hukumnya Robert Hendra Sulu SH MH dan rekan mengatakan, kalau apa yang sudah dilakukan Polda Kalsel atas klienya telah melanggar hak asasi.
“Oleh karena pada praperadilan ini kami minta agar hakim mengabulkan pemohon untuk seluruhnya, ” ujar Robert dihadapan hakim tunggal Jamser Simanjuntak SH, pada sidang yang digelar Rabu (6/10).
Permohonan pemohon dintaranya adalah menyatakan dua surat perintah penyidikan (Sprindik) tidak berdasarkan hukum dan penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Yakni Sprindik No SP Sidik/27-2/V/2019/Dit Reskrimsus tanggal 13 Mei 2019 dan SP Sidik 27 a-2/V/2019/Dit Reskrimsus tanggal 11 September 2019 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka.
“Sebab pertanyaannya bisakah orang yang sama ada dua surat perintah penyidikan, ” ketus Robert.
Kemudian menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana adalah tidak sah dan juga tidak berdasar atas hukum. Alasannya selain termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, juga antara pelapor dan terlapor sudah ada perjanjian damai.
Selain itu, dalam salah satu surat keterangan Ditreskrimum tanggal 15 Maret 2018 dan tanggal 20 Maret 2018, menyatakan pada pokoknya terhadap laporan Hariyadi tidak dapat ditingkatkan dari tahap penyelidikan ketahap penyidikan dikarenakan tidak ditemukan peristiwa pidana.
Atas permohonan tersebut Hakim Jamser Simanjuntak SH memberikan kesempatan pada pihak Polda Kalsel untuk memberikan jawaban. “Kami minta waktu sampai besak, ” ujar Kasubdit II bidang perbankan AKBP Zaenal.
Dalam perkara ini, pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Hariyadi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat pemohon selaku pemilik modal bekerjasama dengan Hariyadi selaku pemilik perusahaan CV Batu Alam. Kerjasama dilakukan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Pemohon dikatakan melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 372 KUHP.
Penulis: Filarianti