Ibnu Tegaskan Jangan Sampai Ada Program Baiman Yang Tertinggal

Banjarmasin, BARITO – 5 tahun diselesaikan 3 tahun. Ini yang menjadi tantangan era kepemimpinan Ibnu-Arifin dalam menyelesaikan visi misi pembangunan Kota Banjarmasin.

Dalam moment Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 oleh Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin, Rabu (19/1) di salah satu hotel di Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina saat menyampaikan sambutannya menekankan jangan sampai ada program ‘Baiman dua’yang tertinggal. Misalnya, terkait normalisasi sungai dan kaitan 20 program prioritas di era kepemimpinannnya.

Kemudian, progarm bersih dan nyaman yang dalam itu semua sektor pelayanan di SKPD komitmen dapat memberikan pelayanan yang nyaman.

“Nyaman berurusan, kalau bisa cepat jangan diperlambatkan, kalu bisa mudah jangan dipersulit dan sebagainya. Nah apakah sejauh ini sudah dilaksanakan. Saya harap ini dilakukan bersama-sama,” katanya.

Ibnu juga menyatakan, di tahun kedua kepemimpinannya ini, ada beberapa program yang sudah berjalan seperti digitalisasi UMKM, dermaga apung, sarana transportasi sungai dan darat, kemudian infrastruktur pembangunan Jembatan HKSN yang tahun ini ditarget selesai.

“Di tahun kedua ini Alhamdulillah sudah ada beberapa program yang sudah berjalan. Saya harapkan sisanya bisa dicapai dan di tahun 2023 penyelesaian,” tuturnya.

Ibnu juga mengingatkan, soal singkronisasi program nasional, yakni penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonominya.

Sementara itu, Plt Kepala Barenlitbangda, Ryan Utama mengatakan, kebijakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kebijakan nasional. Oleh sebab itu, orientasi RKPD yang dihadiri seluruh SKPD di Pemko Banjarmasin itu, menghadirkan narsum dari Kemendagri dan Bappeda Provinsi Kalsel.

Ujar Ryan, kebijakan nasional itu memang masih soal penanganan Covid-19, kemudian ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi, pasca Pandemi Covid-19 yang telah menjatuhkan perekonomian.

Kebijakan baru Kemendagri soal pemutakhiran sub kegiatan yang mempengaruhi dokumen perencanaan. Hal tersebut akan dilakukam pemetaan kembali agar fungsi dan pelaksanaan tidak melanggar ketentuan tersebut.

Kemudian, percepatan visi misi pimpinan yang tercover dalam program ‘Baiman’ yakni 20 program prioritas.

“Ini semua kita komunikasikan bersama seluruh SKPD. Misalnya terkait lokasi dimana saja terkait program baiman,” tutupnya.

Penulis: Hamdani

Related posts

DPRD Bahas Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Kondisi Atlet PPLP Kalsel Kategori Baik, Kemenpora dan Dispora Kalsel Tes Tiga Cabor

Resmi Pimpin MHKI Kalsel, Dr Machli Siap Membangun Hukum Kesehatan di Banua