Banjarmasin, BARITO – Resiko tumpang tindih pekerjaan antar instansi kepemerintahan rawan terjadi bila tidak dicegah dari awal. Mencegah itu Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin menggelar Rapat Kerja Forum Gabungan SKPD, Selasa (10/3) di Aula Kayuh Baimbai. Dalam pertemuan itu sekaligus menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021.
Menurut Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Doyo Pudjadi, penting dilakukannya rapat itu guna sinkronisasi pekerjaan. Karena, pernah ada kejadian antara Kelurahan dan PUPR soal pembangunan dimana keduanya sama-sama menganggarkan di satu tempat.
“Nah contoh seperti ini yang harus kita sinkronkan agar jelas siapa yang memegang pekerjaan. Kemudian kemudian hari agar tidak terjadi salah-menyalahkan,” bebernya.
Mantan Kadis Pertanian Kota Banjarmasin ini melanjutkan, rapat gabungan ini, untuk maksimalisasi, sinkronisasi, serta berkolaborasi antar semua SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin. Sehingga, antar SKPD terjalin kerjasama yang baik dalam perencanaan pembangunan.
Doyo mengharapkan, seluruh peserta dapat mengikuti rapat ini, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan benar-benar maksimal.
“Jangan sampai terjadi rencana pembangunan yang ditumpang tindih yang dilakukan, oleh SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujar Doyo.
Doyo mencontohkan, rencana pembangunan tumpang tindih tersebut, seperti, rencana pencanangan di Kampung KB jangan sampai tumpang tindih antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas lainnya yang tergabung dalam pembangunan tersebut.
Begitu juga, lanjut Doyo, untuk Dinas PUPR dengan dinas lainnya. Untuk rencana pembangunan jalan, jembatan, dan lainnya, jangan sampai terjadi tumpang tindih.
Mengingat anggaran pembangunan tersebut juga ada pada dana kelurahan.
“Diharapkan pada tahun 2021 tidak adalagi, ditemukan rencana pembangunan yang tumpang tindah,” tutupnya.
Penulis: Hamdani