Yogyakarta, BARITOPOST.CO.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Provinsi Kalsel pelajari program unggulan penurunan stunting yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Karena Yogyakarta salah satu daerah yang prevalensi stunting lebih rendah, oleh sebab itu, rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel menggali informasi tersebut ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/6/2024).
Langkah kaji banding itu menindaklanjuti hasil Studi Status Gizi Indonesia (SDGI) 2022 lalu, prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah usia 2 tahun di Provinsi Kalsel sempat turun drastis, namun data terbaru saat ini kembali naik 0,1 persen, meski terlihar naik tipis, namun tetap membuat waspada.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Firman Yusi mengatakan saat ini di Kalsel butuh lebih banyak lagi program-program yang fokus pada pencegahan sebelum terjadi stunting.
“Selama ini di Kalsel agak terlalu fokus pada hilirnya, misalnya pemberian makanan tambahan dan sebagainya, tapi di hulunya barangkali agak kurang kenceng penanganannya,” ujarnya.
Berbeda penanganan stunting di Yogyakarta sebagaimana dijelaskan oleh
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penduduk dan KB DP3AP2 Provinsi DIY, Soleh Anwari.
Soleh menuturkan yang dilakukan di Yogyakarta dalam penanganan stunting diantaranya dengan meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita inventarisasi masing-masing OPD melakukan apa-apa saja,” ujarnya.
Disebutkannya misal dari BKKBN DIY melakukan promosi dan KIE bersama DPR RI, kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan DIY kampanye Gemarikan, selanjutnya Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan Germas dan posyandu, DP3AP2 lakukan sosialisasi program KB dan dapur sehat dan sebagainya.
“Terkait anggaran terus diusahakan, bahkan Wakil Ketua DPRD kita memberikan anggaran perjalanan dinas (perjadin) keluar negerinya untuk kegiatan penurunan angka stunting ini,” terangnya.
Meski di Yogyakarta sinergitas antar OPD terus ditingkatkan, imbuhnya, tapi disisi lain untuk program pencegahan stuntingnya masih belum maksimal.
“Salah satu contohnya program pembagian tablet tambah darah kepada anak-anak SMP dan SMA sebagai suatu upaya mencegah stunting, ternyata tidak dikonsumsi sesuai arahan,” ungkap Soleh.
Ditambahkannya pergerakan penanganan stunting ini tak lepas dari peran pemerintah kabupaten/kota, sehingga Pemerintah Provinsi DIY juga rutin melalukan pertemuan, rapat koordinasi hingga monitoring untuk mengoptimalkan penanganan stunting.
Dikesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gina Mariati apresiasi program-program serta sinergitas yang dilakukan seluruhan perangkat daerah di DIY dalam upaya penurunan angka stunting.
“Luar biasa sekali program disini, DIY ini didukung pemerintah dan DPRDnya, disini DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokirnya) bisa juga memberikan kegiatan untuk penurunan stunting,” pujinya.
Gina juga memuji program lainnya, seperti program pendampingan untuk perempuan yang mau menikah, kemudian ada program menemani anak menyelesaikan makan sampai habis.
“Yogyakarta ini mulai dari programnya hingga anggarannya sepenuhnya didukung,” ujar Gina.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya